Angka Kemiskinan Menurun, Bappeda Sinjai Apresiasi BPS Sinjai Gelar FGD

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sinjai menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kemiskinan Makro di Aula Gedung Pertemuan PKK Sinjai, Kamis (22/6/2023).(*)

SINJAI, SOLUSINEWS.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sinjai menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kemiskinan Makro di Aula Gedung Pertemuan PKK Sinjai, Kamis (22/6/2023).

Kegiatan dibuka Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sinjai Haerani Dahlan.

Hadir Kabag Perekonomian dan SDA Setdakab Sinjai A Mandasini Saleh, pejabat OPD terkait, Camat, dan pegawai BPS Sinjai.

Kepala BPS Sinjai Arif Miftahuddin mengatakan tujuan FGD ini adalah untuk menguatkan koordinasi dan konsolidasi internal maupun eksternal dalam rangka pelaksanaan pendataan survei sosial ekonomi nasional (Susenas).

Bacaan Lainnya

Selain itu memberikan pemahanan akan pentingnya output data dari hasil kegiatan Susenas serta sebagai forum diskusi untuk memberikan masukan, saran dan permasalahan dari kegiatan susenas.

“Kita ingin menyampaikan gambaran kemiskinan makro yang ada di Sinjai sehingga bisa menjadi insight (pemahaman) bagi seluruh pihak khususnya Pemkab Sinjai dalam mengatasi kemiskinan makro,” jelasnya.

Ia mengharapkan data kemiskinan makro yang diperoleh melalui kegiatan susenas dapat tersosialisasikan dengan baik ditengah masyarakat.

Kepala Bappeda Sinjai Haerani Dahlan menuturkan bahwa Pemkab Sinjai sangat mengapresiasi dengan adanya kegiatan FGD.

“Kami di Bappeda selaku Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah berharap dari hasil diskusi ini menjadi bahan masukan bagi kami dalam merencanakan program penanggulangan kemiskinan di tahun selanjutnya,” ujarnya.

Ia menyebutkan angka kemiskinan di Sinjai tiap tahun terus mengalami penurunan.

Data terakhir di tahun 2022 berada di persentase 8,80 psrsen.

“Angka ini tidak membuat kita puas apalagi nilai rata-rata Provinsi itu berada diangka 8,63 persen.

Ini menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana angka kemiskinan bisa kita tekan terus dengan intervensi langsung dari pemkab sampai pemerintah desa serta sinkronisasi program dari pemerintah provinsi dan pusat,” kuncinya.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *