SOLUSINEWS.ID – Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyatakan kebijakan pemerintah dalam pengadaan minyak goreng murah Rp 14 ribu seliter yang dimulai Januari 2022 itu sebagai program yang gagal total.
Kebijakan minyak goreng satu harga Rp 14 ribu yang dimulai sejak pertengahan Januari 2022 di seluruh Indonesia.
Hal berdasarkan hasil pantauan dan temuan DPR di lapangan dimana distribusi serta penyerapan minyak goreng Rp 14 ribu per liter tersebut tidak merata.
“Kebijakan ini gagal total. Kami senang sekali pak Menteri konferensi pers mencanangkan harga Rp 14 ribu dari Papua sampai Aceh, tapi ternyata nggak begitu,” ungkap Mufti dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan M Lutfi yang disiarkan secara virtual, Senin (31/1/2022), dikutip dari detik.com.
Bahkan ada toko yang memberikan syarat minimal belanja agar bisa mendapatkan harga minyak goreng seharga Rp 14 ribu per liter.
“Ada toko yang menjual Rp 14 ribu tapi mesti di bundling belanja Rp 50 ribu dulu untuk bisa tebus harga Rp 14 ribu,” tambahnya.
Hal serupa diungkapkan anggota komisi lain, Elly Rachmat Yasin, yang menilai harga minyak goreng 14 ribu per liter yang didanai pemerintah itu tidak merata di masyarakat, khususnya di pasar tradisional.
Kebijakan satu harga tidak terjadi di pasar tradisional malah dijual diatas harga Rp 14 ribu per liter.
Menurutnya, kebijakan satu harga minyak goreng Rp 14 ribu per liter sudah baik, tetapi realisasinya kurang baik.
Selain itu, pasokan minyak gorengnya saja tidak mencukupi kebutuhan masyarakat
Di minimarket malah masyarakat terlihat melakukan aksi panic buying karena menurutnya stok minyak goreng hanya sedikit.
“Satu keluarga sampai antre beli minyak karena ada batasan pembeliannya,” ungkap Elly.
Sementara anggota DPR lainnya, Andre Rosiade, juga menyoroti pemerintah yang dianggap kurang tegas terhadap komitmen pengusaha atau produsen minyak goreng yang ditunjuk dalam penyediaan minyak goreng murah.
Dari total komitmen 200 juta liter minyak goreng Rp 14 ribu per liter yang dipenuhi cuma 20 juta liter saja.(*)
