MAKASSAR, SOLUSINEWS.ID – Rapat Koordinasi Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Memberikan Dukungan pada Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar di Hotel Claro Makassar resmi berakhir pada Kamis (2/3/2023).
Kegiatan yang digelar BHP Makassar sejak Tanggal 1 Maret 2023 itu sebelumnya dibuka resmi oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Komjenpol Andap Budhi Revianto.
Komjenpol Andap Budhi Revianto dalam sambutannya mengatakan saat ini terdapat 5 kantor BHP di seluruh Indonesia yang memiliki peluang sebagai kurator negara dan potensi dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kelima BHP tersebut adalah BHP Medan, BHP Jakarta, BHP Semarang, BHP Surabaya dan BHP Makassar.
Olehnya hal itu perlu untuk dimaksimalkan sehingga di satu sisi terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan Tusi BHP tersebut.
“Tantangan tersebut diantanya BHP tidak dikenal oleh masyarakat, SDM masih kurang berkompeten, business process perlu revitalisasi dan perlu tingkatkan kemampuan agar semakin baik,” paparnya dalam rilis BHP Makassar, Jumat (3/3/2023).
Dalam menghadapi tantangan tersebut, lanjutnya, BHP harus memperkuat tata kelola dari regulasi, kelembagaan maupun SDM.
Kemudian memperkuat Tusi (tugas dan fungsi) BHP dengan membuat Roadmap Penguatan Tusi BHP serta mensosialisasikan peran BHP secara masif ke masyarakat dan memperkuat sinergitas dengan instasi terkait.
Sementara Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel, Liberti Sitinjak, menyampaikan tujuan Rapat Koordinasi Peran Kantor Wilayah Kemenkuham dalam Memberikan Dukungan pada Tugas dan Fungsi BHP.
Yaitu untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara BHP Makassar dengan Kepala Kanwil Kemenkumham Se-Indonesia Bagian Tengah dan Timur.
“Demi tercapainya target kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia,” ujarnya.
Selain itu untuk menjadi bahan evaluasi maupun penguatan bagi BHP dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
“Serta tercapainya implementasi layanan tugas dan fungsi BHP terutama terkait layanan keperdataan pada bidang hak milik, sesuai ketentuan yang berlaku,” terangnya.
Rapat koordinasi ini diikuti para Kepala Kanwil dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Se-Indonesia Bagian Tengah dan Timur.
Hadir pula Pejabat Fungsional Kurator Keperdataan Ahli Madya pada BHP Makassar; Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel
Sementara Plt Kepala BHP Makassar, Utary Sukmawati Syarief, menyebutkan ada narasumber dalam kegiatan tersebut.
Yaitu Sekjen Kemenkumham RI, Komjenpol Andap Budhi Revianto SIK, MH, Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI, Santun Maspari Siregar SH, MH,
Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel, Drs Liberti Sitinjak, MM, M.Si, dan Koordinator Kelompok Substansi Penyusunan RUU dan Rancangan PERPUU Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI, Ferry Gunawan Christy.
Ribuan Petugas Lapas-Rutan
Sementara ketua panitia kegiatan, Muhammad Ibnu Qayyim SH, MH, yang juga Kasi HP Wilayah III BHP Makassar, mengatakan kegiatan ini juga dirangkai penguatan peningkatan kapasitas petugas pengamanan rutan, lapas, dan imigrasi.
Sedikitnya 1.250 petugas pengamanan Lapas dan Rutan lingkup Kanwil Kemenkumham Sulsel ikut menghadiri kegiatan yang diinisiasi BHP Makassar tersebut.
Petugas lapas dan rutan tersebut mendapat pengarahan penguatan tusi dari Sekjen Kemenkumham RI, Komjen Pol Andap Budhi Revianto, di Hotel Claro Makassar, Kamis (2/3/2023).(*)
