MAKASSAR, SOLUSINEWS — Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 13 Tahun 2021 di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang membahas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (KKPR-SPR) ini dibuka resmi oleh Sekretaris Distaru Kota Makassar, Andi Zainal Abidin.
Distaru Makassar menghadirkan dua narasumber ahli, yakni Koordinator Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Marissa Aprilia, serta Koordinator Sub Kantor Pertanahan Makassar, Aulia Hanif Erya.
Agenda ini melibatkan instansi vertikal Pemprov Sulsel, jajaran OPD Pemkot Makassar, DPM-PTSP, para camat, lurah, hingga Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Sulsel.
Sekretaris Distaru Makassar, Andi Zainal Abidin, menyatakan sosialisasi ini bertujuan memperluas keterbukaan informasi agar masyarakat memahami seluruh prosedur pemanfaatan ruang kota secara tepat.
“Sosialisasi kami lakukan untuk penyebarluasan informasi. Harapannya masyarakat Kota Makassar memahami prosedur pemanfaatan ruang,” ujar Zainal Abidin saat membuka acara.
Ia menambahkan, pemanfaatan ruang di Makassar telah mengacu pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara terstruktur melalui sinergi lintas OPD.
Sementara itu, narasumber memaparkan syarat Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) sebagai rekomendasi utama penerbitan KKPR dengan target penyelesaian standar maksimal 10 hari kerja.
Aulia Hanif Erya menjelaskan bahwa keterlambatan penerbitan PTP sering kali terjadi akibat berkas pemohon tidak lengkap serta ketidaksesuaian nama pada surat tanah.
Sesi diskusi berlangsung aktif saat perwakilan IAP Sulsel dan Camat Mariso menyoroti fungsi KKPR sebagai mitigasi konflik tata ruang, dampak hukum pembangunan, hingga potensi peningkatan PAB kota.(*)
