Dampak Program Gratis dan Diskon Listrik, Usaha UMKM Loket Pembayaran di Pelosok Menjerit

  • Whatsapp
ilustrasi/redo (sumber foto latar: pixabay.com)

SOLUSINEWS.ID – Rencana pemerintah melanjutkan listrik gratis bagi pelanggan 450 VA dan diskon pelanggan 900 VA/R1 disambut gembira oleh masyarakat.

Pasalnya kebijakan pemerintah tersebut sangat membantu disaat kondisi ekonomi mereka yang belum stabil akibat pandemi covid-19.

Bacaan Lainnya

Meski demikian, di satu sisi, kalangan pelaku UMKM juga terdampak akibat kebijakan ini. Mereka adalah pelaku UMKM yang bergerak di bidang loket pembayaran listrik seperti Koperasi Unit Desa (KUD), usaha perorangan, serta kolektor yang selama ini mengais rejeki dari pelanggan listrik sejak PLN menerapkan system pembayaran secara online.

Penghasilan beberapa loket pembayaran tersebut terjun bebas antara 40-60 persen. Bahkan ada yang penghasilannya mencapai 85 persen, khususnya di wilayah pedesaan yang mayoritas pelanggan 450 VA.

Seperti yang dirasakan H Muhammad Rizal yang selama lebih 10 tahun melayani pelanggan listrik dengan sistem menetap dan mobile melalui kolektor. Ia berharap kepada pemerintah agar kebijakan yang diambil tidak mematikan usahanya.

“Pasalnya, jika listrik gratis berlanjut hingga 2021 maka dipastikan sektor usaha kami khususnya yang ada di pedesaan bakal hancur. Listrik gratis hingga Desember sejak pandemi saja membuat kita susah. Apalagi berlanjut dan bantuan dana UMKM tidak semua dapat,” ungkapnya, Sabtu (21/11/2020).

Hal senada juga disampaikan pelaku usaha loket pembayaran di pedesaan, Al Madina. Sejak pemerintah memberlakukan program listrik gratis dan diskon tarif, penghasilannya betul-betul terjun bebas.

Sebelum pandemi, usaha mereka dapat memberi penghasilan hingga dua juta lebih sebulan. Namun sejak pandemi dan kebijakan listrik gratis, penghasilannya tak sampai 100 ribu rupiah.

Solusinews.id dalam investigasinya menemukan bahwa turunnya penghasilan pelaku UKM ini memang disebabkan oleh kebijakan listrik gratis 450VA.

Pasalnya, usaha mereka sangat bergantung dari biaya admin bank yang ditarik dari pelanggan antara Rp 2500 – Rp 3000 dengan fee yang variatif, tergantung dari perusahaan atau bank yang bekerjasama dengan mereka.

Penghasilan mereka berasal dari biaya admin yang dibebankan kepelanggan saat membayar sehingga saat digratiskan, berarti mereka tak dapat penghasilan.

Sementara untuk diskon 900 VA untuk R1, dirasakan tak begitu membebani karena pelanggan tetap membayar tagihan. Biaya adminnya masih bisa dijadikan sumber penghasilan.

Harapan dan Solusi terhadap Pemerintah

Olehnya, para pelaku usaha ini berharap pemerintah melihat kondisi riil yang mereka alami. Diharapkan kebijakan listrik gratis tidak mematikan usaha mereka. Apalagi usaha tersebut merupakan sumber penghasilan untuk menghidupi kebutuhan keluarganya.

Pemerintah diharapkan memberi solusi yang menyesuaikan dengan pelaku usaha loket pembayaran, khususnya yang berada di daerah pelosok dalam melayani pembayaran tagihan listrik masyarakat yang sebagian masih menggunakan listrik 450VA.

Misalnya, pelanggan 450 VA hanya membayar biaya beban atau Ppj atau skema lainnya. Model ini, menurut H Muhammad Rizal  dan Al Madina dapat menjadi salah satu solusi yang tidak terlalu memberatkan pelanggan.

Apalagi, setelah kebijakan pemerintah yang memberi full gratis sampai Desember. Pelaku usaha UMKM jenis ini akan susah bangkit dari keterpurukan di masa pandemi.

Sedangkan usaha loket pembayaran di sejumlah daerah dan pelosok tersebut, selama ini membantu PLN dalam memperlancar pembayaran pelanggannya.(*)

solusibayar

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar