Buka Sosialisasi SLF dan PBG, Kepala Distaru Makassar Muh Fuad Azis Tekankan Keselamatan Gedung Kesehatan

MAKASSAR, SOLUSINEWS — Kepala Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar, Dr. Ir. H. Muh. Fuad Azis DM, S.T., M.Si, membuka secara resmi kegiatan sosialisasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Hotel Karebosi Premier, Selasa (10/11/2026).

Pemerintah Kota Makassar melalui Distaru menggelar agenda bertema “Pemenuhan SLF Bangunan Gedung dalam Keselamatan Bangunan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan” guna meningkatkan pemahaman pengelola fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

Dalam sambutannya, Kepala Distaru Makassar, Muh. Fuad Azis, menegaskan bahwa penataan dan keselamatan bangunan gedung fasyankes menjadi prioritas utama demi menjamin kenyamanan serta keamanan pelayanan medis bagi masyarakat.

Ia menekankan pentingnya pergeseran paradigma pengelola fasyankes dari izin terdahulu, yakni Izin Mendirikan Bangunan (IMB), menuju sistem perizinan baru berbasis PBG dan SLF sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.

Bacaan Lainnya

Melalui mekanisme anyar tersebut, Distaru Makassar hadir memeriksa secara komprehensif dua aspek mendasar bangunan, yaitu rencana desain keteknisan serta kesesuaian fisik bangunan langsung di lapangan.

Pemeriksaan ketat tersebut sangat krusial untuk memastikan seluruh gedung pelayanan kesehatan di Kota Makassar memenuhi standar teknis, keselamatan kerja, kemudahan akses, hingga kepastian kelayakan fungsi bangunan.

Sementara itu, Kepala DPM-PTSP Kota Makassar, Fadil, menjelaskan bahwa PBG merupakan perizinan resmi bagi pemilik untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan gedung sesuai kriteria teknis.

Narasumber sosialisasi, Laode Muh Halidu, memberikan analogi bahwa PBG berperan sebagai izin operasional awal kendaraan, sedangkan dokumen SLF berfungsi sebagai bukti sah kelayakan jalan bangunan tersebut.

Melalui sosialisasi intensif ini, Kepala Distaru Makassar berharap sinergi bersama pengelola fasyankes semakin kuat demi mewujudkan fasilitas kesehatan yang aman, tertib hukum, dan berstatus laik fungsi secara menyeluruh. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *