Cegah Kerusakan Lingkungan, Distaru Batasi Ketinggian Bangunan Lewat Skema Disinsentif

Kegiatan FGD Perwali Insentif-Disinsentif di Hotel Aryaduta, Senin (26/10/2026), yang digelar Dinas Penataan Ruang Makassar guna mewujudkan tertib tata ruang. (ist)

MAKASSAR, SOLUSINEWS — Dinas Penataan Ruang Kota Makassar mematangkan perumusan mekanisme disinsentif guna membatasi pemanfaatan ruang yang melampaui daya dukung lingkungan di Hotel Aryaduta Makassar, Senin (26/10/2026).

Skema disinsentif tersebut difokuskan untuk mengendalikan intensitas serta ketinggian bangunan perkotaan agar tidak mengganggu fungsi kawasan dan tetap mengacu pada RTRW Kota Makassar 2024–2043.

Kabid Tata Ruang Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Sulsel, Dr. Ir. Andi Yurnita, S.T., M.Si., menegaskan bahwa disinsentif memiliki konsep yang berbeda dengan sanksi hukum.

“Disinsentif merupakan instrumen pengendalian untuk mengarahkan kegiatan agar sesuai tujuan penataan ruang, sedangkan sanksi berkaitan dengan konsekuensi hukum atas pelanggaran,” jelas Andi Yurnita.

Bacaan Lainnya

Sementara itu, Ketua Prodi Sarjana PWK Institut Teknologi Bandung (ITB), Dr. R.M. Petrus Natalivan I, S.T., M.T., menekankan bahwa penerapan insentif dan disinsentif harus didasarkan pada penilaian teknis yang terukur.

Petrus menjelaskan bahwa instrumen penilaian wajib mempertimbangkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) serta bentuk penghargaan maupun pembatasan fiskal dan nonfiskal yang transparan.

Melalui perumusan regulasi terukur ini, Pemkot Makassar berkomitmen menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam menciptakan pembangunan kota yang aman dan berkeadilan. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *