SINGAPURA, SOLUSINEWS.ID – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., memaparkan kesiapan Indonesia menjadi kekuatan baru industri farmasi dunia dalam forum 10th Shimadzu Global Pharma Summit 2026 di The Ritz-Carlton Millenia, Singapura, Jumat (20/11/2026).
Di hadapan pemimpin industri farmasi, ilmuwan, dan regulator global, Taruna memaparkan transformasi pengawasan obat dan makanan Indonesia melalui kecerdasan buatan (AI), inovasi teknologi, serta penguatan regulasi berstandar internasional.
Dalam paparannya bertajuk Indonesia’s Pharmaceutical and Regulatory Outlook, Taruna menyebut Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi pusat pertumbuhan industri farmasi Asia Tenggara. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa dan 266 produsen farmasi, peluang pengembangan industri obat nasional dinilai sangat besar.
Salah satu pencapaian penting yang disorot adalah keberhasilan BPOM meraih pengakuan WHO Listed Authority (WLA) pada Desember 2025. Pengakuan tersebut mencakup lima fungsi regulasi vaksin dengan tingkat kematangan tertinggi WHO, yakni Maturity Level 4.
“Pengakuan WHO bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Regulasi yang unggul harus mampu melindungi masyarakat, mempercepat inovasi yang bertanggung jawab, serta memberikan kepastian bagi industri farmasi untuk tumbuh dan bersaing di tingkat global,” tegas Taruna.
BPOM kini juga mengembangkan Smart Regulatory System melalui integrasi layanan digital, ONE DATA INA FDA, serta pemanfaatan AI untuk mempercepat identifikasi risiko dan meningkatkan ketepatan pengawasan.
Meski demikian, Taruna menegaskan AI tidak menggantikan peran manusia. BPOM tetap menerapkan prinsip Human-in-the-Loop, sehingga keputusan regulasi akhir berada di tangan tenaga ahli berdasarkan bukti ilmiah.
Dalam forum tersebut, Taruna turut menawarkan kerja sama strategis dengan Shimadzu untuk memperkuat teknologi laboratorium, integrasi digital, penelitian, pengembangan kimia hijau, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Indonesia juga mendorong pembentukan Regional Policy Analysis Hub sebagai pusat kolaborasi regulasi farmasi negara-negara ASEAN.
Sebagai tindak lanjut, Taruna mengundang regulator, akademisi, dan industri farmasi global menghadiri Global Health Products Regulatory Science (GHPRS) Forum 2026 pada 1–4 Desember mendatang di Bali.
Forum tersebut diharapkan memperkuat kolaborasi pemerintah, akademisi, dan dunia usaha dalam mendorong inovasi serta harmonisasi regulasi kesehatan global.
Taruna menegaskan, keberhasilan regulasi bukan sekadar kecanggihan teknologi atau kecepatan pelayanan, melainkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap izin yang kami setujui, setiap persoalan yang kami selesaikan, dan setiap dokumen yang kami tanda tangani membawa tanggung jawab jauh melampaui prosedur administratif, yaitu tanggung jawab melindungi kehidupan manusia,” pungkasnya. (*)







