MAKASSAR, SOLUSINEWS — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham resmi merombak jajaran birokrasi dengan melantik dan mengambil sumpah jabatan 29 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026).
Penataan ulang formasi kabinet MULIA ini merupakan bagian dari strategi penyegaran organisasi dan penguatan kinerja perangkat daerah berbasis manajemen talenta.
Dari total jajaran eselon II, sebanyak 29 pejabat mengalami pergeseran posisi maupun promosi wajah baru, sementara 12 pejabat lainnya tetap dipertahankan pada jabatan semula.
Dalam arahannya, Wali Kota Munafri Arifuddin menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan dinamika lumrah untuk menempatkan aparatur sesuai kompetensi, bukan bentuk ketidaksukaan atau upaya mendiskreditkan pejabat tertentu.
Ia meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera melakukan konsolidasi internal serta tidak membangun sekat di lingkungan kerja.
“Bapak-Ibu yang dilantik ini bukan raja-raja yang ada di dalam OPD. Bapak-Ibu adalah bagian dari sebuah sistem yang harus menghadirkan tata kelola birokrasi yang baik dan memberikan suri teladan kepada yang lain,” tegas Munafri.
Selain menuntut kesinambungan program dan target kerja yang terukur, Munafri juga memberikan peringatan keras terkait integritas.
Mengingat belum genap sebulan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan catatan terhadap tata kelola pemerintahan di Makassar, ia menginstruksikan seluruh jajaran menghentikan praktik penyimpangan.
“Mulai dari pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, hingga konflik kepentingan, mulai detik ini dihentikan, dihilangkan, dan jangan coba lagi,” tandasnya, sembari memastikan evaluasi kinerja seluruh kepala OPD akan dilakukan setiap bulan.
Senada dengan hal itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menghadirkan inovasi, menjaga integritas, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor demi meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi warga Makassar.(*)







