MAKASSAR, SOLUSINEWS.ID — Pemerintah Kota Makassar bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyiapkan skema baru untuk mengurai antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Solar, yang masih terjadi di sejumlah SPBU.
Skema tersebut dibahas Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat menerima Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Sulawesi Deny Sukendar di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (23/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pertamina memaparkan rencana pembagian SPBU di Kota Makassar ke dalam empat klaster berdasarkan karakteristik wilayah dan kebutuhan konsumen.
Deni mengatakan, pembagian klaster dilakukan agar pelayanan Solar lebih terarah sekaligus mencegah antrean kendaraan mengganggu arus lalu lintas.
“Jadi, kami bagi menjadi empat klaster, Pak,” kata Deny.
Klaster pertama adalah Klaster Pelabuhan yang mencakup empat SPBU, yakni SPBU Soekarno Hatta, SPBU Bandang, SPBU Paotere, dan SPBU Tentara Pelajar (yang terletak tepat di ujung akses tol).
Menurut Deny, kawasan tersebut memiliki karakteristik berbeda karena mayoritas konsumennya merupakan kendaraan logistik dan truk yang aktivitasnya berkaitan dengan pergerakan barang dan kedatangan kapal.
Karena itu, pihak Pertamina akan memprioritaskan pelayanan Solar di klaster tersebut, termasuk melakukan rekonfigurasi nozzle agar kapasitas pelayanan Solar dapat ditingkatkan.
“Di Klaster Pelabuhan ini karena memang mayoritas konsumennya adalah truk dan juga armada logistik, sehingga ini akan kami prioritaskan produk Solar, termasuk nanti rekonfigurasi nozzle,” jelasnya.
Deny mengatakan, pengaturan tersebut dilakukan karena dalam dua bulan terakhir konsentrasi antrean di kawasan Perintis cukup mengganggu arus lalu lintas.
Dari total 45 SPBU yang ada di Makassar, Pertamina sempat mengoperasikan 25 SPBU selama 24 jam ketika terjadi peningkatan antrean BBM. Dalam kondisi normal, jumlah SPBU yang beroperasi selama 24 jam sebelumnya hanya sekitar 11 titik.
