MAKASSAR, SOLUSINEWS.ID – Anggaran perjalanan dinas DPRD Kota Makassar akan mengalami pemotongan hingga 50 persen sebagai dampak kebijakan efisiensi yang diinstruksikan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
Sekretaris DPRD Makassar, Dahyal, mengungkapkan bahwa sejak awal tahun, kebijakan efisiensi sudah mulai diberlakukan, dan salah satu fokus utamanya adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas, baik untuk DPRD maupun Pemerintah Kota.
“Dari awal tahun sudah dilakukan efisiensi, khususnya untuk perjalanan dinas. Bahkan, dalam asistensi DPRD 2025, pemotongan itu sudah mulai diterapkan,” jelas Dahyal, Rabu (12/3/2025).
Ia menambahkan bahwa pasca terbitnya Instruksi Presiden, pihaknya akan melakukan pemangkasan lanjutan dan segera berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan item-item mana saja yang akan terdampak efisiensi.
“Kami akan mendiskusikan lebih lanjut dengan Kemendagri terkait detail pemangkasan, termasuk apakah kegiatan seperti reses juga akan terkena dampak atau tidak,” katanya.
Dahyal juga mengungkapkan bahwa anggaran transportasi dewan telah mengalami penurunan. Jika sebelumnya mencapai Rp100 ribu, kini hanya Rp50 ribu sesuai standar biaya wilayah Sulawesi Selatan yang ditetapkan pemerintah.
Di sisi lain, Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menyoroti pentingnya solusi agar fungsi DPRD tidak terganggu akibat pemotongan anggaran.
“Perjalanan dinas memang paling terasa dampaknya, termasuk kegiatan penting seperti FGD. Namun, studi banding tetap dibutuhkan sebagai bagian dari pembelajaran dan peningkatan kapasitas,” ujar Ari.
Ia menekankan pentingnya tetap membuka ruang untuk aktivitas DPRD dan SKPD yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengambilan kebijakan, meski anggaran terbatas.
“Meski anggaran terbatas, kunjungan kerja ke daerah lain tetap penting, terutama untuk mendapatkan referensi dari daerah yang lebih maju,” pungkasnya. (*)
