PALOPO, SOLUSINEWS.ID — Upaya penguatan infrastruktur pertanian di Kota Palopo terus dilakukan. Salah satunya melalui penyelesaian paket pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi yang kini resmi diserahkan kepada Pemerintah Kota Palopo melalui Program Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025.
Penyerahan hasil pekerjaan tersebut dilakukan oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim, kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Kota Palopo, Harianto, di Kantor BBWS Pompengan Jeneberang, Jumat (26/6/2026).
Program Inpres Nomor 2 Tahun 2025 difokuskan pada percepatan pembangunan, rehabilitasi, serta pemeliharaan jaringan irigasi guna mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
Dengan semangat Inpres tersebut, pemerintah memperkuat sinergi lintas sektor dalam pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi berkelanjutan. Program ini mencakup pengelolaan infrastruktur sumber daya air mulai dari embung, sumur bor, saluran primer dan sekunder, hingga saluran tersier yang menjangkau langsung lahan pertanian masyarakat.
Tahun 2025 dinilai menjadi momentum penting untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional melalui penguatan sistem irigasi terpadu. Jaringan irigasi yang meliputi pintu air, tanggul, parit, sumur, embung, sistem distribusi, dan drainase menjadi tulang punggung pertanian yang produktif dan berdaya saing.
Wali Kota Palopo menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum serta Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, atas dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di daerah.
“Komitmen pemerintah pusat dalam mendukung infrastruktur daerah patut kita apresiasi dan hargai,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa rehabilitasi jaringan irigasi merupakan kewenangan pemerintah daerah yang sangat penting dalam mendukung program swasembada pangan di Kota Palopo.
“Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya mendukung produktivitas pertanian dan optimalisasi pemanfaatan lahan irigasi pada enam daerah irigasi di Kota Palopo,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim, menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, indikator keberhasilan meliputi meningkatnya fungsi dan kinerja jaringan irigasi, optimalnya pelayanan air bagi lahan pertanian, meningkatnya produktivitas dan kesejahteraan petani, terserapnya tenaga kerja lokal, serta bertambahnya kapasitas kelembagaan petani.
“Tujuan utama program ini adalah memastikan infrastruktur yang dibangun benar-benar memberikan manfaat nyata bagi petani dan mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan,” katanya.
Kepala Dinas PUPR Perkim Kota Palopo, Harianto, ST, mengungkapkan bahwa terdapat enam daerah irigasi yang telah mendapatkan peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, yakni DI Mawa, DI Padang Lambe, DI Sumarambu, DI Murante, DI Tomarundung I, dan DI Tomarundung III.
Keenam daerah irigasi tersebut tersebar di empat kecamatan di Kota Palopo dan menjadi bagian penting dalam mendukung program swasembada pangan daerah.
Harianto menambahkan, dengan telah dilaksanakannya Provisional Hand Over (PHO), seluruh jaringan irigasi yang selesai dikerjakan kini sudah dapat dimanfaatkan masyarakat, khususnya petani, untuk memenuhi kebutuhan pengairan lahan pertanian.
“Keberadaan infrastruktur ini akan membantu memperlancar distribusi air ke area persawahan sehingga berdampak pada peningkatan hasil pertanian masyarakat. Kami juga berharap seluruh fasilitas irigasi yang telah dibangun dapat dijaga dan dipelihara bersama agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” ujarnya.
Program Inpres Nomor 2 Tahun 2025 menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat sarana pendukung pertanian, mendorong kesejahteraan petani, serta menjaga stabilitas ketahanan pangan di Kota Palopo melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. (*)
