MAKASSAR, SOLUSINEWS.ID — Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar, dr Nursaidah Sirajuddin, bersama sejumlah pimpinan OPD terkait menghadiri Rapat Koordinasi Tata Kelola Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Balai Kota Makassar, Rabu (9/09/2026).
Rapat dan diskusi yang dipimpin langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, itu sekaligus menghadirkan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berkunjung untuk melakukan Rapat Koordinasi Tata Kelola Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Balai Kota Makassar, Rabu (9/09/2026).
Munafri menyampaikan, tata kelola MBG di Makassar memang perlu mendapat perhatian karena karakteristik wilayah ibu Kota Provinsi Sulsel ini tidak hanya mencakup kawasan perkotaan yang mudah dijangkau. Tetapi juga memiliki wilayah kepulauan yang aksesnya sangat dipengaruhi kondisi musim.
Wali kota yang akrab disapa Appi ini juga melaporkan implementasi dan jangkauan penerima manfaat MBG di Kota Makassar tidak hanya mencakup hanya anak-anak sekolah, tapi juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Pemkot Makassar, jelas Appi, mengambil peran dalam memastikan aspek pendukung penyelenggaraan MBG berjalan sesuai ketentuan. Di antaranya memastikan perizinan serta Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi perhatian bagi setiap penyelenggara MBG.
“Dari sana, kami beserta seluruh tim yang ada di lingkup Pemerintah Kota Makassar ini memang berada di dalam posisi untuk memastikan seluruh perizinan, sertifikat laik sanitasi, dan sebagainya itu harus menjadi perhatian kepada MBG-MBG yang ada,” ujarnya.
Selain aspek kelayakan dan sanitasi, Appi juga menyampaikan pentingnya memastikan data penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hal itu untuk mencegah terjadinya ketimpangan, termasuk memastikan sekolah-sekolah swasta yang membutuhkan tidak terlewat dari program.
Di sisi lain, Ia menilai pelaksanaan MBG juga memiliki dampak terhadap pergerakan ekonomi lokal. Ia menggarisbawahi tingginya kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG berpotensi menyerap pasokan komoditas di pasar dan perlu dikelola agar tidak memicu lonjakan harga.
Sehingga, kata Appi, Pemerintah Kota Makassar telah mendorong masyarakat di sekitar lokasi dapur MBG untuk dapat mengambil peran sebagai pemasok kebutuhan pangan melalui program urban farming.
“Kami juga menjaga sehingga lonjakan inflasi itu bisa kita tahan, karena hampir semua kebutuhan-kebutuhan yang ada di pasar ini kemungkinan besar akan terserap melalui dapur-dapur MBG,” tuturnya.(*)
