Keterangan Saksi Runtuhkan Dalil Penggugat pada Sidang Sengketa Lahan Laoli di Luwu Timur

ilustrasi penertiban lahan di Laoli, Luwu Timur.(*)

​MALILI, SOLUSINEWS — Babak baru persidangan sengketa lahan di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, kembali menguak fakta-fakta material yang membalikkan keadaan.

Alih-alih memperkuat klaim kepemilikan, keterangan para saksi yang dihadirkan sendiri oleh pihak penggugat justru meruntuhkan dalil hukum yang selama ini dibangun oleh pendamping hukum LBH Makassar. Klaim penguasaan lahan secara terus-menerus sejak tahun 1998 terbantahkan secara telak di bawah sumpah.

​Titik balik pertama terungkap dari pengakuan saksi Majid yang membeberkan bahwa ia sempat meninggalkan lokasi lahan sejak tahun 2002 akibat keterbatasan biaya, dan baru kembali masuk menggarap pada tahun 2017.

Dalam catatan administrasi kependudukan pun, saksi mengakui baru bermigrasi KTP dari Kecamatan Masamba ke Desa Harapan pada tahun 2026.

Bacaan Lainnya

Fakta ini membuktikan bahwa penguasaan yang diklaim sejak 1998 tidak berlangsung secara berturut-turut karena terdapat jeda sekitar 15 tahun ketika lahan tersebut tidak lagi dikuasai.

​Analis Hukum Ahli Muda, Zulkifli, menjelaskan bahwa terputusnya penguasaan ini menggugurkan syarat utama dalam Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997, yang mewajibkan penguasaan fisik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut dengan iktikad baik.

Ketika saksi kembali masuk pada tahun 2017, lahan tersebut secara hukum telah dibebani hak atas tanah yang sah milik PT Vale Indonesia Tbk.

Dengan demikian, tindakan masuk kembali tersebut dikategorikan sebagai penguasaan ilegal dan tidak memenuhi syarat sebagai pihak yang harus diselesaikan dalam permohonan pendaftaran hak pengelolaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021.

​Selain terputus, dasar penguasaan lahan sejak awal juga terbukti tidak memiliki alas hak formal yang sah. Saksi Majid secara terbuka mengakui bahwa dirinya mulai mengelola lahan tersebut semata-mata atas perintah lisan seorang oknum anggota DPRD bernama Ishak tanpa kewenangan instansional.

Ia tidak mampu menunjukkan bukti pemberian hak maupun penyerahan tanah saat diminta oleh majelis hakim, bahkan mengakui bahwa sejak awal tanah tersebut memang berada dalam penguasaan Pemerintah.

​Fakta persidangan juga membantah upaya generalisasi bahwa seluruh dari 29 orang penggugat telah menguasai lahan sejak 1998.

Dari keseluruhan penggugat, hanya lima orang yang tercatat pernah terkait dengan aktivitas tahun 1998, itu pun telah meninggalkan lokasi pada rentang tahun 2000 hingga 2001 karena kendala biaya dan tanaman cokelat yang tidak membuahkan hasil.

Sementara itu, 24 penggugat lainnya baru masuk menggarap antara tahun 2017 hingga 2021 setelah diajak oleh seseorang dari kelompok Pongo, yang diperkuat dengan bukti 17 lembar kuitansi ganti garapan yang diajukan sendiri oleh pihak penggugat.

Kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Eko Saputra, menegaskan bahwa fakta-fakta ini menunjukkan adanya putus penguasaan serta perbedaan riwayat yang mencolok di antara para penggugat.

​Di sisi lain, kesaksian Ibu Hasnah yang mengaku mengenal para penggugat sebagai petani di lokasi sejak sekitar tahun 2016 dinilai tidak relevan untuk membuktikan penguasaan sejak 1998.

Berdasarkan pemeriksaan peta di persidangan, lahan yang dikelola Ibu Hasnah ternyata tidak berbatasan langsung dengan lahan Hak Pengelolaan (HPL) Pemkab Luwu Timur karena dipisahkan oleh jalur pipa milik PT Vale dan kebun warga.

Keterangan saksi yang menyatakan ketidaktahuannya atas aktivitas pemerintah daerah juga terbantahkan oleh bukti pemasangan papan informasi resmi di beberapa titik lokasi sejak tahun 2022 oleh Pemkab Luwu Timur bersama Pemerintah Desa Harapan pasca-hibah dari PT Vale.

​Narasi mengenai adanya penggusuran secara paksa dan sewenang-wenang pun akhirnya gugur oleh pengakuan saksi Majid sendiri terkait pemberian santunan.

Di hadapan majelis hakim, Majid mengakui telah menerima uang santunan sebesar Rp 318 juta atas lahan garapannya seluas sekitar 1,3 hektare yang di atasnya berdiri pondok kebun, bukan rumah tinggal utama.

Santunan tersebut bukanlah angka sepihak, melainkan hasil perhitungan Penilai Independen berdasarkan pendataan dan verifikasi langsung atas kondisi tanam tumbuh serta bangunan di lapangan.

​Majid beserta 86 orang penerima lainnya mendapatkan santunan sesuai hasil penilaian objek masing-masing.
Saksi menegaskan secara lugas bahwa penerimaan uang santunan tersebut dilakukan tanpa adanya tekanan maupun intimidasi dari pihak mana pun, serta mengakui bahwa sejak awal ia memahami santunan diberikan sebagai bentuk kompensasi atas tanam tumbuh dan bangunan yang ada di lokasi.

Rangkaian pengakuan di persidangan ini secara utuh mematahkan narasi penggusuran paksa sekaligus memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah menjalankan proses pendataan dan pemberian kompensasi secara prosedural dan transparan.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *