Kontrak 6.000 PPPK Paruh Waktu Berakhir, DPRD Makassar Desak Pemerintah Beri Kepastian

MAKASSAR, SOLUSINEWS.ID — Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PDIP, Andi Tenri Uji, mendesak Pemerintah Kota Makassar memperjelas status kontrak kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kontrak kerja ribuan pegawai tersebut kini telah berakhir.

Tenri Uji menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar, Kamis (1/10/2026). Ia menilai ribuan tenaga kerja terkatung-katung tanpa kejelasan masa depan setelah bertahun-tahun mengabdi di garis depan pelayanan publik.

“Hari ini, masa kontrak 6.000 PPPK Paruh Waktu Pemkot Makassar berakhir. Ke mana arah kebijakan Pemkot? Mau diperpanjang atau sengaja digantung?” ujar Tenri Uji.

Ia menerima aspirasi tersebut di detik-detik akhir sebelum sidang dimulai. Meski tidak masuk dalam lembaran naskah fraksi, ia menegaskan bahwa suara rakyat tidak boleh kalah oleh persoalan formalitas.

Bacaan Lainnya

Tenri Uji mendukung penuh evaluasi objektif berbasis integritas bagi seluruh pegawai. Namun, ia meminta pemerintah tidak memakai alasan asesmen untuk lepas tangan dari tanggung jawab. “Ada ribuan keluarga yang menunggu kepastian dari kebijakan ini,” tegasnya.

Ia mendesak Wali Kota Makassar dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) segera mempercepat rekapitulasi data. Pemerintah juga harus menghentikan pola lempar tanggung jawab antar-SKPD serta menyampaikan arah kebijakan secara transparan.

Pemerintah harus memberikan kepastian kepada para tenaga kerja yang selama ini menunjukkan loyalitas tinggi melayani masyarakat. Rakyat membutuhkan kejelasan sikap, bukan janji evaluasi tanpa ujung. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *