PALOPO, SOLUSINEWS.ID – Wakil Walikota Palopo, Akhmad Syarifuddin, menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Bersama itu diserahkan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Palopo yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Senin, (10/8/2026).
Wali Kota Palopo dalam sambu lisnya mengungkapkan bahwa strategi kebijakan fiskal daerah tahun 2027 diarah endukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dengan tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”.
Pemerintah daerah berkomitmen menjaga disiplin fiskal, meningkatkan kualitas belanja publik, serta memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2026 masih fokus pada Agenda Pembangunan Daerah dengan Tema “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi” dalam rangka menuju Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera”.
Wakil Walikota melanjutkan, mencermati dinamika perekonomian global yang bergerak sangat dinamis, maupun tantangan ke depan, maka desain kebijakan fiskal tahun 2027 dan Perubahan 2026 berfokus pada penguatan ketahanan fiskal daerah, peningkatan kualitas belanja publik, serta dukungan terhadap transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
RKPD 2027 yang menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 fokus pada Agenda Pembangunan Daerah dengan Tema “Akselerasi Daya Saing SDM, Transformasi Ekonomi dan Layanan Publik Berbasis Infrast nklusif serta Tata Kelola Digital”.
“Oleh sebab itu, Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan langkah awal dalam menentukan kebijakan keuangan daerah yang perlu diambil dalam menghadapi perubahan atas asumsi-asumsi ekonomi makro pada Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027”,
Dalam Paripurna itu Wakil Walikota menyampaikan sejumlah Asumsi Rancangan KUA-PPA Anggaran 2027 dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.
Wakil Walikota menuturkan, peningkatan produktivitas dan penguatan SDM, pemanfaatan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Inklusif, pelaksanaan mandatory spending (bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur) Perlindungan sosial; dan Pemulihan ekonomi serta kebijakan tematik dan isu strategis lainnya yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Tahun Anggaran 2026 masih menjadi target dan sasaran prioritas utama Pemerintah Kota Palopo di Tahun 2027.
Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam upaya mengatasi berbagai tantangan pembangunan serta pencapaian sasaran jangka menengah, panjang guna mempercepat pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.
Lebih lanjut, Wakil Walikota mengungkapkan, untuk mencapai target tersebut, membutuhkan
sumber daya yang cukup besar oleh sebab itu dalam menetapkan belanja harus memperhatikan skala prioritas program kegiatan dan ketersediaan sumber Pendapatan sehingga Kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran ini diharapkan menjadi pedoman dalam menyusun program kerja yang lebih terarah dan efisien, guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Wakil walikota diakhir sambutannya menyampaikan harapannya agar Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 dapat dibahas dan disepakati bersama sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat Paripurna itu dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis, yang dihadiri unsur pimpinan lainnya serta anggota DPRD Kota Palopo. Hadir juga Para Staf Ahli Wali Kota, Asisten, Pimpinan Perangkat Daerah, Camat serta lurah lingkup Pemkot Palopo serta undangan lainnya.
