MEDIA MASSA sebagai alat komunikasi massa sangat berperan dalam menyajikan informasi dalam bentuk berita, opini publik, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat.
Apalagi Pers atau media massa di Indonesia merupakan pilar keempat demokrasi. Olehnya, pendidikan dan budaya demokrasi dalam tatanan masyarakat perlu dukungan media massa.
Begitu juga dalam pembangunan. Kemajuan dan perkembangan teknologi dalam menghadirkan pelayanan publik akan dapat berjalan efektif bila didukung oleh media massa dalam menyajikan informasi sekaligus mengedukasi masyarakat.
Informasi dan implementasi inovasi pelayanan publik dari pemerintah tentu tidak akan mudah menjangkau masyarakat tanpa peran media massa di segala platform media yang ada.
Terkait hal itu, program E-demokrasi maupun E-government yang dirancang dan dibuat pemerintah perlu dukungan media massa agar program-program inovatif tersebut dapat dipahami masyarakat luas dan berjalan dengan efektif.
E-democracy (E-demokrasi) atau demokrasi elektronik adalah penggunaan teknologi IT berbasis digital atau internet dalam menyalurkan informasi dalam konteks demokrasi.
Contohnya website atau aplikasi informasi kepemiluan merupakan bentuk dari program E-demokrasi.
Pada platform website, contoh sederhana implementasi penerapan sistem E-demokrasi yaitu website real count pemilu milik KPU yaitu pilkada2024.kpu.go.id.
Website tersebut tentunya bertujuan meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam proses penghitungan suara pemilu.
Melalui website real count KPU tersebut, masyarakat juga dapat mengakses data penghitungan suara secara real-time sehingga dapat mengurangi rasa ketidakpastian dan ketegangan yang mungkin timbul di antara pendukung kubu politik yang berbeda.
Sementara untuk contoh implementasi E-government antara lain website pelayanan dan aplikasi di bidang perpajakan, sistem pembayaran QRIS, pembuatan sertipikat elektronik, pembuatan SIM elektronik.
Contoh konkrit lainnya yatu web-aplikasi inaproc.id (e-katalog), yaitu sistem pengadaan barang dan jasa digital yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
E-katalog (inaproc.id) ini dibuat dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
Media massa memiliki peran untuk mendukung, namun juga dapat mengkritisi kebijakan maupun program e-demokrasi dan e-goverment tersebut jika ternyata memberi dampak atau ketidakadilan yang merugikan baik dari segi pemanfaatan maupun penggunaan anggaran.(*)
