Tegaskan KKPR Syarat Mutlak Bangunan, Distaru Makassar Minta Warga Tallo dan Ujung Tanah Taat Tata Ruang

MAKASSAR, SOLUSINEWS — Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar menggencarkan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar 2024–2043 khusus bagi masyarakat dan pelaku usaha di Kecamatan Tallo serta Ujung Tanah.

Langkah aktif Distaru Kota Makassar yang berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Pemprov Sulsel ini menjadi pijakan utama untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pemanfaatan ruang dan arah pembangunan jangka panjang kota hingga 20 tahun ke depan.

Sekretaris Distaru Kota Makassar, Zainal Abidin, menegaskan bahwa penataan ruang merupakan produk hukum mengikat yang wajib dipatuhi seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan ketertiban wilayah.

“Jangan sampai kepemilikan aset dan tanah yang sah secara hukum tidak sesuai pemanfaatannya dengan aturan tata ruang. Kebijakan ini mengikat dan wajib dipatuhi bersama,” tegas Zainal.

Bacaan Lainnya

Sementara itu, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 1 Kementerian ATR/BPN, Rahma Julianti, menambahkan bahwa pasca-UU Cipta Kerja, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) menjadi dasar legalitas utama pembangunan.

“KKPR merupakan dasar legalitas untuk melakukan kegiatan. Jika tidak sesuai dengan rencana tata ruang, KKPR tidak dapat diterbitkan sehingga kegiatan tersebut tidak legal,” terang Rahma.

Fungsional Penata Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Sulsel, Dr. Jamillah Abbas, turut menguraikan peranan krusial Kecamatan Tallo dan Ujung Tanah sebagai simpul logistik nasional serta gerbang utama Makassar New Port (MNP).

Melalui sosialisasi ini, Distaru Kota Makassar berharap warga dan pemilik usaha di kawasan Tallo serta Ujung Tanah berpartisipasi aktif menjaga keteraturan pemanfaatan ruang kota.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *