MAKASSAR, SOLUSINEWS.ID — Aliansi Pemuda Peduli Sulsel (APPS) menggelar diskusi interaktif bertajuk “Aksi, Aspirasi, dan Regulasi: Menakar Ruang Demokrasi serta Tanggung Jawab Negara terhadap Gerakan Pemuda dan Mahasiswa” di Hotel Grand Imawan, Makassar, Selasa (20/10/2026).
Kegiatan ini menghadirkan perwakilan lembaga kemahasiswaan lintas kampus serta tiga narasumber dari unsur kepolisian, legislatif, dan akademisi untuk membahas kebebasan berpendapat, penegakan hukum, dan peran negara dalam menjaga demokrasi.
Ketiga narasumber tersebut yakni AKBP Dr. Muhammad Ramadhani Kamal, S.Pd., M.M., Kasubdit Politik Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan; Dr. H. Saharuddin, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan; serta Dr. Andi Cibu M., S.H., M.H., akademisi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI). Diskusi dipandu Ketua Umum APPS, Muhammad Adam Rifqi, S.H.
Muhammad Adam Rifqi mengatakan, diskusi ini bertujuan membuka ruang dialog antara pemuda dan mahasiswa dengan aparat kepolisian, legislatif, serta akademisi dalam menyikapi dinamika demokrasi dan gerakan mahasiswa.
Dari perspektif kepolisian, AKBP Dr. Muhammad Ramadhani Kamal membahas pentingnya menjaga keamanan dalam pelaksanaan demonstrasi, termasuk upaya mencegah potensi gangguan keamanan dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan ketentuan hukum.
Sementara itu, Dr. H. Saharuddin menyoroti peran lembaga legislatif dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Komunikasi antara wakil rakyat dan mahasiswa dinilai penting agar kritik serta tuntutan publik dapat disalurkan melalui mekanisme politik dan kelembagaan.
Adapun Dr. Andi Cibu M. menekankan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi. Setiap pembatasan terhadap hak tersebut harus memiliki dasar hukum yang sah, diterapkan secara proporsional, dan tetap menjunjung prinsip hak asasi manusia.
Melalui kegiatan ini, APPS mendorong penguatan pemahaman pemuda dan mahasiswa mengenai kebebasan sipil, tanggung jawab hukum, serta partisipasi politik. Forum tersebut juga diharapkan menjadi ruang dialog konstruktif untuk mempertemukan berbagai perspektif dalam menjaga kualitas demokrasi.
APPS berharap kebebasan berpendapat dapat berjalan beriringan dengan penegakan hukum yang berkeadilan, akuntabilitas kekuasaan, serta komitmen negara dalam melindungi hak konstitusional warga negara. (*)
