PALOPO, SOLUSINEWS.ID – Kolaborasi lintas sektor memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 diwujudkan melalui aksi penanaman pohon dan diskusi bertajuk “Beraksi untuk Iklim yang Inklusif” di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Latuppa, Kota Palopo, Sabtu (27/6/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan WALHI Sulawesi Selatan, Yayasan Bumi Sawerigading (YBS), Yayasan Wanua Nusantara Lestari, Dewan Kehutanan Nasional (DKN), Forum Belajar Mapaccing (FBM), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Lamasi, serta sejumlah pegiat lingkungan.
Staf Ahli Wali Kota Palopo Bidang Kesejahteraan Rakyat yang juga perwakilan Forum Belajar Mapaccing (FBM), Taufik Qurrahman, M.Si., menilai penanganan sampah selama ini masih lebih banyak dibebankan kepada masyarakat di sektor hilir, sementara tanggung jawab produsen plastik belum berjalan optimal.
Menurutnya, perusahaan manufaktur yang memasarkan produk kemasan plastik sekali pakai di Kota Palopo perlu didorong menerapkan mekanisme penarikan kembali (take-back scheme) sebagai bentuk tanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkan.
Sementara itu, Direktur Yayasan Bumi Sawerigading (YBS), Abdul Malik Saleh, menekankan pentingnya pengelolaan sampah terpadu melalui pengembangan bank sampah.
Ia menyebut keberhasilan Bank Sampah Baruga di Kota Palopo membuktikan bahwa pengelolaan sampah berbasis masyarakat mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi warga.
“Ke depan, keberhasilan ini diharapkan mampu direplikasi di berbagai wilayah untuk mempercepat terwujudnya Kota Palopo yang bersih, inklusif, dan bebas dari polusi sampah plastik,” ujarnya.
Kepala KPH Lamasi, Leksi Juna Palili, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Meski memiliki keterbatasan personel teknis, pihaknya membuka peluang kemitraan dengan PPDI dan organisasi masyarakat sipil dalam rehabilitasi lahan serta pemetaan ruang partisipasi masyarakat.
Ia mengatakan langkah tersebut sejalan dengan target Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memulihkan 2.700 hektare lahan kritis di luar kawasan hutan.
“Palopo diharapkan mampu menyerap kuota pemulihan melalui penanaman tanaman buah produktif yang juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat,” katanya.
Koordinator Wilayah V PPDI Sulsel, Basri Andang, mengatakan kegiatan itu menjadi penegasan bahwa penyandang disabilitas memiliki peran penting dalam menghadapi krisis iklim.
Menurutnya, melalui ruang diskusi terbuka, penyandang disabilitas dapat berkontribusi dalam merumuskan gagasan bersama pemerintah guna melahirkan kebijakan dan aksi pemulihan lingkungan yang tangguh serta inklusif.
“Kegiatan pelestarian lingkungan bukan hanya milik non-disabilitas. Ketika teman-teman disabilitas mampu menginisiasi gerakan kolaboratif ini, hal tersebut menjadi motivasi bagi semua pihak untuk bergerak bersama menjaga bumi,” ujarnya.
Diskusi ditutup dengan pesan kolaborasi dari moderator Yudistira Yusuf yang menegaskan bahwa penanaman pohon merupakan simbol harapan agar seluruh elemen masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Kegiatan diakhiri dengan penyerahan bibit pohon secara simbolis dari KPH Lamasi kepada Akbal, penyandang disabilitas asal Murante, kemudian dilanjutkan aksi gotong royong menanam pohon di sepanjang kawasan DAS Latuppa.
