MAKASSAR, SOLUSINEWS — Dinas Penataan Ruang Kota Makassar menyosialisasikan kemudahan sistem perizinan berusaha dan aturan pemanfaatan ruang bersyarat kawasan permukiman berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2024 di Hotel Ibis Styles Sam Ratulangi, Senin (2/11/2026).
Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Sulawesi Selatan, Firdaus Yusuf, menerangkan bahwa Perda RTRW terbaru ini membawa angin segar bagi kepastian hukum berinvestasi dengan menyederhanakan perizinan menjadi dua kategori, yakni izin berusaha dan izin non-berusaha.
Untuk pengurusan izin berusaha, pelaku usaha wajib memenuhi tiga dokumen utama: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
“Bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan nilai investasi di bawah Rp5 miliar, verifikasi KKPR kini dapat diperoleh secara otomatis,” terang Firdaus.
Firdaus juga menyoroti ketentuan Pasal 84 Perda 7/2024 mengenai pemanfaatan kawasan permukiman. Aktivitas bisnis di zona perumahan, seperti usaha laundry, pertokoan, atau perkantoran, dikategorikan sebagai pemanfaatan ruang bersyarat.
“Usaha bersyarat seperti laundry di zona perumahan perlu melengkapi dokumen komitmen teknis pengelolaan limbah agar tidak mencemari lingkungan, dengan mematuhi ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Luas Bangunan (KLB),” tegas Firdaus.
Sosialisasi ini turut menghadirkan Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantah BPN, Nurjihan, guna memberikan edukasi komprehensif bagi jajaran OPD, camat, lurah, dan pelaku usaha di Makassar.(*)







