MAKASSAR, SOLUSINEWS — Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar memperkuat fokus pengawasan dan penegakan hukum pemanfaatan ruang memasuki tahun kedua pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar 2024–2043.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Perda RTRW 2024–2043 di Hotel Ibis Styles Sam Ratulangi Makassar, Senin (2/11/2026).
Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Muh. Fuad Aziz, menyampaikan bahwa setelah penerbitan dokumen perencanaan, fokus utama pemerintah kini bergeser pada pengawasan intensif di lapangan.
“Sekarang dunianya pengendalian. Setelah perencanaan selesai, kita tidak pernah berhenti melakukan penguatan dan mengingatkan kembali masyarakat serta pemangku kepentingan,” ujar Fuad Aziz.
Ia menekankan bahwa pengawasan, penertiban, dan penegakan hukum tata ruang dilaksanakan secara bersinergi lintas sektor, termasuk melibatkan jajaran Satpol PP Kota Makassar.
Selain pengawasan, Distaru Kota Makassar tengah memproses dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dijadwalkan memasuki tahap lintas sektoral pada 24 November mendatang untuk terintegrasi secara digital melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis standar ITBX.
Melalui penguatan ini, Kadistaru mengimbau masyarakat mendukung tata kelola kota yang tertib, mulai dari pemanfaatan ruang sesuai peruntukan hingga tertib pengelolaan sampah dan parkir.(*)







