JAKARTA SOLUSINEWS.ID – Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi PKS di DPR RI, Andi Akmal, mengingatkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, tentang tingginya pembiayaan utang negara yang mencapai sebesar Rp 696,32 triliun.
Hal itu disampaikan Andi Akmal dalam rapat Banggar DPR RI bersama pemerintah yang telah menyepakati postur sementara defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023.
Dikutip dari Tempo, menurut Akmal dengan anggaran sebesar itu, beban belanja APBN di masa datang akan meningkat.
Ia juga mengingatkan pemerintah soal akumulasi utang saat ini yang telah mencapai Rp 7.163 triliun atau setara dengan 37,91 persen terhadap PDB.
Pada periode 2018 hingga 2022, disebutkan pembayaran bunga utang telah meningkat dari Rp 257,9 triliun menjadi Rp 403,8 triliun dalam Outlook APBN 2022.
“Pemerintah semestinya bisa memitigasi resiko timbulnya silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) pada setiap anggaran,” ujar Akmal di gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Selasa (27/9/2022).
Sementara Sri Mulyani mengatakan postur, pendapatan, belanja, dan defisit pembiayaan APBN 2023 itu telah disepakati dengan beberapa asumsi dasar.
Kesepakatan itu sudah disesuaikan dengan bacaan analisa kondisi aktual ekonomi global dan nasional saat ini.
Ia mengatakan pemerintah sangat menghargai dan menyambut positif seluruh masukan yang disampaikan.
“Kami akan tetap mempelajari dan merespon pada saat pembicaraan tingkat dua, maupun di dalam pelaksanaan APBN 2023,” kata Sri Mulyani.
Dalam rapat Banggar bersama kementerian keuangan tersebut, disepakati postur sementara defisit APBN 2023 dimana akan kembali ke level kurang dari 3 persen atau 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Untuk itu pemerintah bersama DPR akan melakukan konsolidasi fiskal pada Tahun 2023 sebagai antisipatif dan strategis.
Proyeksi defisit APBN itu lebih rendah dari rancangannya sebesar 2,85 persen.
Sri Mulyani menambahkan penetapan defisit APBN 2023 turut mempertimbangkan kenaikan suku bunga dan gejolak di sektor keuangan serta perkiraan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Terkait hal itu, pemerintah akan menganggarkan pembiayaan utang hingga Rp 696,3 triliun pada tahun 2023 untuk mewaspadai pembiayaan utang dalam pengelolaan defisit APBN.(*)
