SOLUSINEWS.ID – Jumlah pengangguran di Indonesia terus meningkat. Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran periode Agustus 2020 sebanyak 9,77 juta orang.
Meningkat 2 juta orang lebih lebih dalam setahun, jika dibandingkan periode yang sama pada Agustus 2019 yakni sebanyak 7,10 juta.
Jumlah ini diprediksi terus bertambah hingga akhir tahun 2020. Apalagi, pandemi Covid-19 memberi pukulan keras pada sektor ekonomi.
Banyak orang kehilangan pekerjaan karena dirumahkan, bahkan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziyah, mengatakan, pemerintah sudah memperkirakan jumlah atau angka pengangguran itu.
Pasalnya, pada Februari 2020, tercatat jumlah pengangguran sebanyak 6,9 juta orang, ditambah berdasarkan data Kemnaker ada sekitar 2,1 juta pekerja yang turut terdampak Covid-19.
“Jadi bisa dihitung, 6,9 juta ditambah dengan 2,1 juta, jadi kira-kira memang angkanya sesuai dengan yang kita prediksi sebelumnya, 9,7 juta pengangguran kita,” kata Ida, akhir pekan ini.
“Ini memang angka yang naiknya cukup tinggi, karena pandemi Covid-19 ini memang berdampak sangat kuat buat ketenagakerjaan kita,” tambah menteri, dikutip dari kontan.
Ida menegaskan, pemerintah sudah berupaya menjalankan berbagai program untuk mengatasi dampak Covid-19.
Dari Kementerian Ketenagakerjaan misalnya, Ida mengatakan, pihaknya terus berupaya melakukan program peningkatan kompetensi dengan melakukan berbagai pelatihan.
Pelatihan vokasi ini penting dilakukan untuk bekal bagi orang yang baru masuk atau yang ingin kembali masuk pasar kerja.
Ia menambahkan, Kemnaker RI memiliki program perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan penciptaan wirausaha baru, inkubasi bisnis, dan padat karya.
Bahkan tiga kegiatan tersebut memeroleh anggaran tambahan jaring pengaman sosial, mengingat situasi saat ini lapangan kerja baru relatif terbatas dibandingkan kondisi normal.
“Kami punya program untuk menangani Covid-19. Ada program jaring pengaman sosial, memperbanyak program padat karya produktif, padat karya infrastruktur, pelatihan kewirausahaan baik yang dilakukan di BLK maupun yang dilakukan secara langsung kelompok-kelompok masyarakat,” tambahnya.
Ia menyampaikan, kementerian lain ikut berupaya menjalankan program yang bisa menyerap tenaga kerja, misalnya dengan memperluas pelaksanaan program padat karya. (*)
