MANADO, SOLUSINEWS.ID – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulsel melalui Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar kembali meneken perjanjian kerjasama dalam bidang Perwalian Anak.
Kali ini kerjasama tersebut dilakukan antar BHP Makassar dengan 16 Pengadilan Agama sekaligus dari gabungan PA wilayah PTA Manado Sulut, dan PTA Gorontalo, di Hotel Luwansa, Manado, Kamis (10/8/2023).
Sebelumnya, BHP Makassar juga telah meneken kerjasama dengan 13 PA wilayah PTA Makassar, Senin (31/7/2023), Hotel Claro Makassar.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BHP dan Pengadilan Tinggi Agama, khususnya dalam hal perwalian anak di bawah umur.
Kerjasama kedua belah pihak meliputi pengiriman salinan penetapan dan atau putusan perwalian, dan pelaporan tindak lanjut pelaksanaan dan pengawasan perwalian.
Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh masing-masing Kepala PA wilayah PTA Manado dan PTA Gorontalo dengan Plt Kepala BHP Makassar Utary Sukmawati Syarief SE, Ak.
Penandatanganan turut disaksikan Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulut DR Ronald Lumbuun SH, MH, Ketua PTA Manado Drs HM Nahiruddin SH, MH, dan Ketua PTA Gorontalo, Drs Abdullah SH, MH.
Adapun 16 PA yang akan meneken kerjasama dengan BHP Makassar terdiri dari 10 PA lingkup PTA Manado yaitu PA Manado, PA Kotamobagu, PA Tahuna, PA Tondano, PA Bitung, PA Amurang, PA Lolak, PA Bolaang UKi, PA Boroko, dan PA Tutuyan.
Sementara 6 PA wilayah PTA Gorontalo meliputi PA Gorontalo, PA Limboto, PA Tilamuta, PA Marisa, PA Suwawa, dan PA Kwandang.
Penandatangan kerjasama BHP Makassar dengan 16 PA tersebut merupakan rangkaian MoU yang juga digelar antara Kemenkumham Sulsel dengan PTA Manado dan PTA Gorontalo yang turut disaksikan Hakim Agung MA DR H Edi Riadi SH, MH.
Melalui kerjasama BHP Makassar dengan PA dalam bidang Perwalian Anak, Kakanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak menyampaikan harapannya agar PA mendukung tugas dan fungsi BHP tersebut.
Selain itu Liberti mengajak peserta kegiatan memanfaatkan kegiatan ini sebagai sharing diskusi yang nantinya dapat bermanfaat bagi publik, “Untuk melindungi anak-anak pada umumnya dan khususnya bagi tugas BHP,” ujarnya.
BHP Makasssar adalah salah satu dari lima kantor BHP yang ada di Indonesia.
Selain mengurusi perwalian anak di bawah umur, BHP memiliki tugas dan fungsi (tusi) menjalankan penetapan dan atau putusan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang pengampuan,
harta tak hadir, harta tak terurus, kepailitan, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.(*)
