MAKASSAR, SOLUSNEWS.ID – Pemprov Sulsel dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulsel menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Se Sulampua.
Rakorwil yang digelar pada Jumat 25 Maret 2022 ini dalam rangka memperkuat koordinasi untuk pengendalian inflasi melalui penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) di Wilayah Sulampua (Sulawesi, Maluku, Papua).
Hadir memberi sambutan antara lain Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian sekaligus Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Pusat Bapak Iskandar Simorangkir.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Causa Iman Karana, dan Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kantor Wilayah Sulsel dan Sulbar Bapak Bakhtiar AS.
Setelah pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan sharing pengalaman dari masing-masing TPID Provinsi di Wilayah Sulampua meliputi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara,
Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Sharing pengalaman ini berkaitan dengan strategi pengendalian inflasi.
Acara ini dipandu moderator Since Erna Lamba yang juga menjabat Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulsel.
Kepala Perwakilan BI Sulsel Causa Iman Karana menyebutkan bahwa di awal tahun 2022, inflasi di wilayah Sulampua relatif terkendali pada level 2,32 persen (yoy) dan berada dalam rentang sasaran target inflasi nasional (3 + – 1persen, yoy).
Inflasi Sulampua sampai dengan Februari 2022 masih rendah, namun memasuki Maret terdapat indikasi kenaikan inflasi komoditas pangan.
Dan memasuki April 2022 akan ada potensi peningkatan inflasi akibat adanya HBKN dan rencana kenaikan PPN.
Komoditas bahan pangan yang secara persisten menyumbang inflasi Sulampua selama 3 tahun terakhir diantaraya adalah cabai rawit, minyak goreng, ikan, gula pasir dan daging ayam ras.
Dalam upaya pengendalian inflasi melalui kegiatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) terdapat sejumlah faktor kunci keberhasilan KAD antara lain
- Tersedianya data surplus/defisit rutin,
- Analisis komoditas inflasi,
- Feasibility dari sisi biaya dan logistik serta
- Keterlibatan pelaku usaha terutama yang dimiliki Pemerintah.
Format KAD sendiri dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah (G to G) maupun antar pelaku usaha (B to B).
Dimana TPID dan Pemprov menjadi fasilitator dalam mempertemukan pelaku usaha/produser di wilayah yang mengalami surplus dan defisit.
Sementara Gubernur Sulsel dalam sambutannya menyampaikan kegiatan Rakorwil TPID sangat strategis karena dalam upaya menjamin ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan.
Baik di tingkat produsen maupun pada konsumen, dan pendistribusian pangan agar inflasi dapat terkendali, termasuk menghadapi bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.
Sementara Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian mengharapkan seluruh TPID dapat terus melakukan inovasi-inovasi agar terwujud pengendalian inflasi yang berkelanjutan dan stabil.(*)
