MAKASSAR, SOLUSINEWS.ID — Kota Makassar dipercaya menjadi salah satu daerah percontohan reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebelum diterapkan secara nasional. Penunjukan ini dilakukan karena Makassar memiliki jejaring fasilitas kesehatan yang lengkap, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes, Azhar Jaya, saat bertemu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Rumah Jabatan Wali Kota, Jumat (2/10/2026).
Uji coba reformasi JKN ini mencakup tiga pembaruan sistem utama:
- Sistem Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP): Pasien dapat dirujuk langsung sesuai kebutuhan medis tanpa harus melewati jenjang rumah sakit bertahap.
- Kelas Rawat Inap Standar (KRIS): Menghadirkan standar fasilitas ruang rawat inap yang lebih seragam bagi seluruh peserta JKN.
- Tarif Indonesian Diagnosis Related Group (iDRG): Menggunakan basis diagnosis dan tindakan medis untuk pembayaran layanan kesehatan.
“Jika dokter puskesmas menilai pasien harus dirujuk ke rumah sakit Paripurna, rujukan bisa langsung dilakukan tanpa harus melalui rumah sakit Madya atau Utama,” terang Azhar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik kepercayaan tersebut dan memastikan kesiapan jajarannya. Pria yang akrab disapa Appi ini menekankan bahwa reformasi sistem harus berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan kesehatan warga.
“Ini bukti program yang kita canangkan mendapat perhatian pusat. Kami siap mendukung penuh dan terbuka terhadap evaluasi jika ada fasilitas yang perlu dibenahi,” tegas Munafri.
Selain Makassar, uji coba juga digelar di Kota Bandung, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Muara Enim. Pelaksanaan uji coba nasional ini dijadwalkan berjalan dalam waktu dekat setelah Peraturan Presiden (Perpres) tentang JKN resmi ditandatangani. (*)







