MAKASSAR, SOLUSINEWS.ID – Pemerintah Kota Makassar, kembali melakukan penyegaran birokrasi sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, di tahun 2026.
Rotasi tersebut mencakup jabatan camat, kepala bagian (Kabag), kepala bidang (Kabid), hingga kepala seksi, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip meritokrasi dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN).
Meritokrasi menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan kepegawaian, yakni sistem penempatan ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, serta integritas dan moralitas, yang dijalankan secara objektif, adil, dan profesional.
Melalui pendekatan ini, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk menempatkan pejabat sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan organisasi Pemerintahan.
Di tengah dinamika rotasi jabatan yang kerap dipersepsikan sebagai “mutasi berjamaah”. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa proses penyegaran birokrasi ini tidak dilandasi oleh kepentingan politik, diskriminasi, maupun sentimen personal.
“Seluruh ASN diberikan kesempatan yang sama untuk mengabdi, tanpa melihat latar belakang atau pilihan politik di masa lalu,” tegasnya.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kebersamaan di Lapangan Karebosi, Makassar, Jumat (6/2/2026).
Acara tersebut dihadiri oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar Melinda Aksa, serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam pergeseran jabatan tersebut, tidak ada ASN yang dinonjobkan. Rotasi yang dilakukan murni merupakan penyesuaian dan penempatan kembali pejabat pada posisi baru yang dinilai paling sesuai dengan tugas, fungsi. Serta kompetensi masing-masing, baik dari jabatan lama ke jabatan baru maupun sebaliknya.
Melalui rotasi dan penyegaran ini, Appi berharap kinerja birokrasi semakin adaptif, solid, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima, sejalan dengan visi pembangunan kota yang inklusif, profesional, dan berintegritas.
Munafri Arifuddin, memberikan apresiasi kepada para camat yang mengalami pergeseran jabatan dalam rotasi dan penyegaran birokrasi Pemerintah Kota Makassar.
Ia menilai para camat tersebut merupakan figur-figur terbaik dengan kinerja yang telah teruji selama menjalankan tugas di wilayah masing-masing.
“Para camat yang hari ini bergeser adalah camat-camat terbaik yang telah menunjukkan kinerja baik di wilayah mereka masing-masing,” tuturnya.
“Pelantikan ini bukan soal naik atau turun jabatan, tetapi bagaimana kita menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat,” lanjut Munafri.
Dalam penataan birokrasi. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, resmi melantik 106 pejabat administrator dan pengawas lingkup Pemkot Makassar hasil mutasi jabatan perdana tahun 2026.
Pelantikan ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi sekaligus penguatan kinerja pemerintahan, dengan menempatkan aparatur sipil negara (ASN) sesuai kompetensi, kapasitas, dan kebutuhan organisasi.
Dari total 106 pejabat yang dilantik, sebanyak 13 Camat dirotasi, dan masuk naik jabatan dipromosikan. Sedangkan camat baru, diharapkan menjadi motor penggerak pemerintahan wilayah yang responsif, tegas, dan humanis dalam menjawab berbagai persoalan di masyarakat.
Pada kesempatan ini, Wali kota yang akrab disapa Appi itu menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari tingkat kota hingga kelurahan, dalam menjalankan program-program prioritas Pemerintah Kota Makassar.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak bisa dicapai secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pemangku kepentingan lainnya.
“Program prioritas tidak bisa berjalan sendiri. Harus dikerjakan bersama-sama. Semua harus terlibat, saling mendukung, dan bergerak dalam satu irama,” tegasnya.
Secara khusus, Munafri mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk fokus menjalankan program unggulan MULIA sebagai arah kebijakan utama Pemerintah Kota Makassar.
Program tersebut, kata dia, menjadi fondasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan, kesejahteraan masyarakat, serta tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.
“Program unggulan bukan hanya slogan. Ini adalah komitmen bersama yang harus diwujudkan dalam kerja nyata di lapangan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, politisi Golkar itu menegaskan bahwa proses pengisian dan pergeseran jabatan struktural di lingkup Pemerintah Kota Makassar merupakan dinamika organisasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia menilai, pelantikan pejabat bukanlah bentuk pengambilan hak atau penilaian negatif terhadap aparatur, melainkan bagian dari proses penyegaran birokrasi.
Secara khusus, Munafri menyampaikan pesan kepada para camat yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa camat-camat yang digantikan merupakan figur-figur yang berhasil menjalankan tugas dan menunjukkan kinerja yang baik di wilayah masing-masing.
Pergeseran tersebut dilakukan semata-mata untuk memberikan ruang pengembangan karier agar tidak berada pada satu posisi dalam waktu terlalu lama.
Lanjut dia, Camat baru yang gantikan camat lama adalah camat yang sangat berhasil. Mereka ditempatkan di posisi lain untuk membangun yang lebih baik.
Alumni IKA FH Unhas itu berharap, para camat yang baru dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik bahkan melampaui capaian pendahulunya, khususnya dalam merespons dan menyelesaikan persoalan sosial di tengah masyarakat secara tegas namun tetap humanis.
Ia menegaskan bahwa masa uji kinerja para camat akan berlangsung selama enam bulan. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kelanjutan jabatan yang bersangkutan.
“Kalau setelah enam bulan rapornya bagus, silakan lanjut. Tapi kalau kurang bagus, mohon maaf, banyak yang antre di posisi itu,” tegas Munafri.
Selain camat, Munafri juga menekankan pentingnya jabatan-jabatan administrasi, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan, dan urusan umum.
Menurutnya, posisi tersebut memegang peran strategis dalam menjaga ritme kerja organisasi agar tetap berjalan efektif.
“Ketika kepala OPD dan sistem kelembagaannya berlari kencang, Bapak Ibu di posisi administrasilah yang harus memastikan semuanya tertata, terdokumentasi, dan terlapor dengan baik,” katanya.
Ia berharap seluruh jajaran pemerintah fokus pada tujuan utama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Makassar.
Sehingga, ia mengingatkan bahwa pengabdian sebagai ASN menuntut komitmen, kerja keras, dan kesediaan untuk berkorban demi kepentingan publik.
Dia mengajak seluruh ASN untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri. Ditegaskan, pentingnya semangat belajar dan keterbukaan terhadap pengetahuan baru sebagai bekal menghadapi persoalan nyata di tengah masyarakat.
Selain itu, mantan Bos PSM itu menegaskan pentingnya integritas, pemahaman hak dan kewajiban, serta kekompakan seluruh aparatur pemerintahan dalam menjalankan roda organisasi Pemerintah Kota Makassar.
Appi menekankan bahwa persoalan integritas tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, termasuk keluarga.
Ia menekankan bahwa tujuan akhir dari seluruh proses tersebut adalah mewujudkan pemerintahan yang berdampak (impactful government), sehingga hak-hak masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.
“Kalau integritas hilang, jangan harap semua bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau integritas kita pertahankan, insyaallah segala bentuk godaan dan ancaman bisa kita lewati,” lanjutnya.
Menutup sambutannya, Munafri mengajak para lurah dan camat yang baru dilantik untuk membangun kerja sama yang solid dan bergerak dalam satu irama demi keberhasilan program prioritas Pemerintah Kota Makassar.
Bekerjasamalah untuk memberikan pelayanan maksimal dan dampak langsung bagi masyarakat. Saya tidak mau program prioritas terganjal karena ada yang tidak mau satu gerak satu jalan.
Dua mengungkapkan perlu ada keseriusan menjalankan seluruh program prioritas harus dijalankan secara konsisten sebagai bentuk pemenuhan janji pemerintahan kepada masyarakat Kota Makassar.
“Program prioritas ini adalah janji yang harus kita deliver sampai ke tengah masyarakat,” pungkasnya.
1. Muharuddin, S.Sos., M.M. – Camat Biringkanaya
2. Fataullah, AP., (tautan tidak tersedia) – Camat Bontoala
3. Tri Sugiarto, S.STP., M.A.P. – Camat Makassar
4. M. Rizal, ZR, S.STP. – Camat Mamajang
5. Nanin Sugiar, AP. – Camat Ujung Pandang
6. Andi Husni, S.STP., – Camat Tallo
7. Ahmad, S.Sos. – Camat Manggala
8. Andi Syahrir, S.E. – Camat Mariso
9. Syahril, S.STP. – Camat Panakkukang
10. Yudistira Ekaputra Nugraha, S.STP., Master Administrasi Pemerintahan – Camat Rappocini
11. Andi Patihroi, S.H., M.H. – Camat Tamalanrea
12. Muhammad Aril Syahbani KH, S.I.P. – Camat Tamalate
13. Andi Unru, S.STP., S.AP., M.A.P. – Camat Ujung Tanah. (*)
