MAKASSAR, SOLUSINEWS.ID — Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meninjau langsung progres pembangunan Jembatan Kaccia di kawasan Barombong, Kecamatan Tamalate dan pembangunan Jalan Beton Romang Tangayya-Tamangapa di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Rabu (19/8/2026), sebagai upaya membuka akses langsung bagi masyarakat yang selama ini terkendala kondisi jalan dan keterbatasan konektivitas.
Kepala Dinas PU Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana serta memantau langsung perkembangan pekerjaan di lapangan.
Menurutnya pembangunan jalan tersebut menjadi solusi bagi warga Kampung Romang Tangayya yang sebelumnya harus memutar cukup jauh melalui Jalan Poros Samata di wilayah Kabupaten Gowa untuk beraktivitas.
“Pembangunan ini untuk membuka akses langsung masyarakat Romang Tangayya. Jadi warga tidak perlu lagi kesulitan aktivitas,” ujar Zuhaelsi.
Ia menjelaskan, ruas jalan yang dibangun memiliki panjang sekitar 1 kilometer dengan lebar 4 meter. Sebelumnya, jalan Romang Tangayya masih berupa jalan tanah sehingga sulit dilalui kendaraan, terutama saat musim hujan karena permukaannya mudah berubah menjadi lumpur.
Melalui proyek rekonstruksi tersebut, Dinas PU mengganti konstruksi jalan tanah menjadi jalan beton agar akses masyarakat menjadi lebih layak, aman, dan mampu mendukung mobilitas sehari-hari.
“Jalan yang sebelumnya masih berupa tanah ini kita lakukan rekonstruksi beton. Harapannya akses masyarakat bisa lebih mudah dan mobilitas warga semakin lancar,” jelasnya.
Zuhaelsi menambahkan, pekerjaan pembangunan Jalan Beton Romang Tangayya-Tamangapa dilaksanakan mulai 13 Juli hingga 10 Oktober 2026 menggunakan anggaran APBD Pokok Kota Makassar Tahun Anggaran 2026. Pembangunan ini diharapkan memperlancar akses menuju fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan, serta pelayanan publik lainnya bagi masyarakat kawasan Tamangapa.
“Pembangunan Jalan Beton Romang Tangayya menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam memperkuat konektivitas wilayah sekaligus memastikan masyarakat di kawasan pinggiran memperoleh akses infrastruktur yang layak,” tutup Zuhaelsi.
