LUWU TIMUR, SOLUSINEWS.ID – Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler, menyampaikan jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur di Malili, Senin (6/7/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, didampingi Wakil Ketua I Jihadin Paruge dan Wakil Ketua II Harisah Suharjo. Hadir pula Sekretaris Daerah Ramadhan Pirade, anggota DPRD, jajaran kepala perangkat daerah, serta unsur Forkopimda dan tamu undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Puspawati mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-14 kalinya atas laporan keuangan daerah.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD, dalam membangun tata kelola keuangan yang akuntabel.
“Prestasi ini bukan semata-mata keberhasilan Pemerintah Daerah, melainkan merupakan hasil kerja keras, komitmen, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD Kabupaten Luwu Timur,” ujar Puspawati.
Ia menegaskan bahwa opini WTP bukan tujuan akhir, melainkan indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintahan serta memenuhi prinsip akuntabilitas.
Menanggapi pandangan Fraksi PAN mengenai tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, Puspawati mengatakan pemerintah daerah terus berupaya memperkuat kapasitas fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah penghasil pendapatan akan terus didorong untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah, serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal secara lebih maksimal,” katanya.
Sementara itu, terkait pandangan Fraksi NasDem mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 sebesar lebih dari Rp21,6 miliar, Pemkab menjelaskan bahwa SILPA tersebut berasal dari sisa kas dana BLUD, BOS, BOK, FKTP, serta kas daerah.
Pemerintah memastikan kondisi tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki perencanaan pembangunan dan penganggaran pada tahun-tahun berikutnya.
Menjawab masukan Fraksi Golkar mengenai realisasi belanja modal yang mencapai 83,33 persen, Puspawati menyampaikan apresiasi atas fungsi pengawasan DPRD.
Pemerintah, lanjutnya, akan meningkatkan kualitas perencanaan program, mempercepat penyusunan dokumen teknis, mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa, serta memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
Adapun terhadap pandangan Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) yang menyoroti sejumlah kekurangan pelaksanaan APBD berdasarkan hasil kunjungan lapangan, pemerintah daerah menyatakan seluruh masukan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi.
“Pemerintah Daerah akan terus memperkuat kualitas perencanaan pembangunan, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan, memperketat pengendalian mutu pekerjaan, mempercepat penyelesaian kegiatan sesuai jadwal, serta meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah sehingga pelaksanaan APBD Tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif, efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih optimal kepada masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, terhadap pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang inklusif, Pemkab Luwu Timur menyatakan sejalan dengan pandangan tersebut.
Pemerintah berkomitmen menjaga disiplin fiskal sekaligus memperkuat belanja modal produktif, mendorong diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, hingga hilirisasi komoditas unggulan daerah.
Mengakhiri penyampaiannya, Puspawati berharap seluruh jawaban yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pembahasan pada tahapan selanjutnya.
“Apabila masih terdapat hal-hal yang belum diuraikan secara rinci dan teknis akan dibahas lebih lanjut pada sesi pembahasan tingkat selanjutnya,” tutupnya. (*)







