SOLUSINEWS.ID — Pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 tidak hanya merusak ekosistem kesehatan.
Namun juga menyerang titik vital perekonomian. Indonesia bahkan dunia, terus dibayang-bayangi resesi.
Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, Sutrisno Iwantono mengatakan, masalah yang dihadapi ini sifatnya universal.
“Dari sisi pelaku usaha, tidak ada yg tidak terdampak. Namun tingkat keparahan berbeda antar sektor,” ujarnya dalam webinar dan bertajuk ‘Menggerakkan Roda Ekonomi di tengah Pandemi Covid-19’ yang berlangsung Jumat kemarin.
Menurutnya, jika dibandingkan secara sektoral, paling terkena dampak adalah berkaitan dengan lalu lintas orang, yang sudah pasti adalah sektor pariwisata.
Sektor ini terdampak sangat signifikan, termasuk pendukungnya seperti hotel maupun restoran.
“Mungkin kemarin agak membaik, namun sekarang, khususnya di Jakarta terjadi penurunan lagi karena ada pembatasan sosial berskala besar,” katanya.
Sektoral lain adalah perdagangan atau ritel. Masyarakat pedagang mengalami h ambatan karena tidak bisa keluar berdagang.
Begitupun sektor angkutan orang karena dianggap lokasi orang bertemu dengan mudah.
Berikut manufaktur seperti otomotif, hingga sepeda motor. Sektor makanan dan minuman juga tak luput dari hantaman wabah ini.
Kendati begitu, masih ada sektor yang tumbuh seperti kesehatan, farmasi dan telekomunikasi.
Latar belakang yang ada, membuat kebutuhan utama pelaku usaha, adalah m eningkatkan daya beli. Upaya untuk meningkatkan hal ini sangat penting.
Olehnya itu, pemerintah dianggap sudah menetapkan langkah dan kebijakan, baik melakukan relaksasi maupun menyalurkan bantuan ke masyarakat terdampak.
Bahkan restrukturisasi yang diatur dalam POJK sudah mencapai lebih dari Rp800 triliun dalam penyalurannya.
Kebijakan tersebut, lanjut Sutrisno mengatakan, sifatnya moneter. Kebijakan fiskal juga tidak boleh dikesampingkan karena sama vitalnya.
Menurutnya, ada stimulus yang harus segera direalisasikan. Jika likuiditas lancar, maka dengan cepat multiplier effect daya beli m asyarakat akan terbangun.
“Kami selalu mengusulkan ke pemerintah untuk mempercepat stimulisasi. Memang sudah banyak dilakukan untuk usaha, pekerja, kesehatan, hingga UMKM,” jelasnya.
Kendati demikian, masih ada kelemahan dari stimulus tersebut karena dianggap belum merata.
Di Indonesia, ada sekitar 60 juta pelaku UMKM. Sedangkan penerima BLT baru tersalurkan ke 12 juta orang.
“Mengharap diperluas. BSU untuk gaji d ibawah 5 juta kami mohon diperhatikan. Bagaimana dengan karyawan yang tidak ikut BPJS Ketenagakerjaan, usaha kecil yang tidak mampu membayar angsuran. Diharapkan untuk mendapat (bantuan) pada giliran berikutnya,” paparnya.
Pria berkacamata ini melanjutkan, bagian penting lainnya adalah sektor riil. Diharapkan membuat aturan di lapangan yang proaktif.
“Kami minta khususnya pemerintah daerah untuk ikut membantu pelaku usaha. Keluhan yang didapatkan p ersoalan pajak hotel dan restoran. Diminta relaksasi, PBB jangan dinaikkan, pajak reklame juga. Inilah yang diharapkan untuk relaksasi,” tambahnya.
Masalah perizinan juga mesti dilonggarkan, pemerintah sedang berusaha dengan omnibus law, sehingga diharapkan lebih cepat terealisasikan.
Namun yang paling utama dari persoalan ini adalah, bagaimana mengurangi jumlah pasien yang terpapar Covid-19.
“Mengurangi semaksimal mungkin penularan. Akar masalah bukan ekonomi, namun pandemi itu sendiri. Selama covid tidak berkurang angkanya, maka selama itu pula ekonomi tidak bisa jalan,” jelasnya, mengutip Tribun Timur, Sabtu (19/9/2020). (*)
