MAKASSAR, SOLUSINEWS.ID – Ketua Umum Badko HMI Sulselbar, A Ikram Rifqi, menilai kebijakan pemerintah dalam menerapkan aplikasi Mypertamina tidak mementingkan golongan kelas bawah.
Sebelumnya, pemerintah melalui BUMN PT Pertamina (Persero) mengeluarkan kebijakan penggunaan aplikasi MyPertamina sebagai syarat pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk Pertalite dan Solar.
Kebijakan itu malah banyak menuai banyak sorotan oleh masyarakat karena golongan masyarakat kelas bawah banyak yang tidak memiliki smartphone.
“Kebijakan Pertamina ini juga tidak melalui tahap sosialisasi yang panjang sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui kebijakan tersebut,” kata Ikram dalam rilisnya, Jumat (1/6/2022).
Menurutnya, bila tujuannya agar penerima BBM bersubsidi tepat sasaran dan kuota BBM subsidi tidak jebol maka aplikasi MyPertamina cukup dijadikan alat pendataan, bukan pembelian.
Selain itu yang juga menjadi polemik di kebijakan ini adalah terkait keamanan sistem.
Tidak ada yang bisa menggaransikan ketika terjadi hal semacam saldo hilang dan bocor dan lain sebagaianya.
Ditambahkan, metode yang ditawarkan Pertamina ini hanya mempersulit masyarakat bukan memudahkan.
“Dan ini merupakan tindakan pemerintah yang ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya dari masyarakat,” terangnya.
Pemerintah sangat daramatis pada penyediaan BBM mulai dari penghilangan BBM bensin.
Kemudian menaikkan harga Pertamax disertai kelangkaan Pertalite dan Solar di beberapa daerah .
Ikram menyebutkan bahwa berdasarkan data Kominfo tahun 2017, terdapat 33,69 persen masyarakat Indonesia yang belum memiliki ponsel smartphone.
Jika kebijakan Pertamina ini diberlakukan maka akan semakin menyulitkan masyarakat menengah ke bawah yanng belum memiliki smartphone.
Selaku Ketua Umum Badko HMI Sulselbar, Ikram, pun menyatakan menolak tegas kebijakan Pertamina tersebut.
Ia menghimbau Menteri BUMN Erick Tohir menggagalkan rencana pemberlakukan aplikasi MyPertamina bagi masyarakat sebagai syarat membeli BBM subsidi.
“Kami dari Badko HMI Sulselbar mengajak kepada seluruh kader HMI se Indonesia dan seluruh organisasi kemahasiswaan untuk menolak pemberlakuan My Pertamina ini,” ajaknya.(*)
