MAKASSAR, SOLUSINEWS.ID — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus memastikan belanja daerah bermanfaat bagi masyarakat.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Senin (28/9/2026).
“Yang utama bukan sekadar besar anggarannya, tetapi bagaimana anggaran itu memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Munafri.
Pada Ranperda Perubahan APBD 2026, Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp4,56 triliun, turun Rp128 miliar (2,75 persen) dibanding APBD Pokok sebesar Rp4,69 triliun. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan evaluasi realisasi penerimaan, alokasi transfer, serta kondisi fiskal daerah.
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) disesuaikan menjadi Rp2,27 triliun, turun Rp57 miliar (2,47 persen). Penurunan terbesar terjadi pada sektor Retribusi Daerah sebesar 33,25 persen (Rp58 miliar). Sementara itu, target Pajak Daerah tetap diproyeksikan sebesar Rp2,05 triliun.
Untuk menjaga target PAD, Pemkot Makassar menggenjot intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Strategi ini mencakup pemutakhiran data potensi pajak, optimalisasi Opsen PKB dan BBNKB, serta penguatan pembayaran digital.
“Upaya tersebut diarahkan agar pengelolaan PAD semakin transparan, tertib, dan terukur dengan tetap mengedepankan asas keadilan,” jelas Munafri.
Sementara itu, Pendapatan Transfer ditetapkan sebesar Rp2,22 triliun, turun 5,80 persen akibat berkurangnya Transfer Antar Daerah sebesar Rp151 miliar. Namun, Transfer Pemerintah Pusat justru naik Rp13 miliar.
Adapun pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp65 miliar merupakan reklasifikasi pencatatan jasa kapitasi BPJS/JKN dari kelompok PAD sesuai regulasi, bukan penambahan sumber pendapatan baru.
Munafri menegaskan Pemkot Makassar berkomitmen menjaga kesehatan fiskal melalui digitalisasi layanan, optimalisasi BUMD, dan pemanfaatan aset daerah. (*)







