MAKASSAR, SOLUSINEWS.ID – Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Gerindra, Budi Hastuti, menggelar reses dan temu konstituen masa persidangan ketiga tahun sidang 2024/2025 di Jalan Dg Tata Lama, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Senin (23/6/2025).
Reses ini menjadi ajang penting bagi Budi Hastuti untuk mendengar langsung keluhan dan masukan dari masyarakat, terutama terkait persoalan bantuan sosial dan layanan kesehatan di daerah pemilihannya (Dapil) 5 Makassar.
Dalam dialog yang berlangsung itu, warga Kelurahan Mangasa mengungkapkan sejumlah permasalahan yang mereka hadapi.
Salah satunya adalah distribusi bantuan
sosial, seperti raskin (beras miskin), yang dinilai belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.
“Kami berharap bantuan sosial seperti raskin bisa lebih merata, karena masih banyak warga yang belum tersentuh program ini meski mereka sangat membutuhkan,” ungkap salah satu warga saat hadir reses.
Selain itu, layanan kesehatan juga menjadi sorotan.
Banyak warga mengaku kesulitan memahami proses pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPJS.
Hal ini membuat sebagian masyarakat belum mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak.
Sebagai anggota Komisi D DPRD Kota Makassar yang membidangi kesejahteraan rakyat, Budi Hastuti menegaskan bahwa seluruh aspirasi warga yang disampaikan dalam reses ini akan menjadi prioritas.
Ia berkomitmen untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat, terutama di bidang sosial dan kesehatan.
Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah kelurahan yang proaktif dalam menyosialisasikan program bantuan sosial dan layanan kesehatan.
“Koordinasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat sangat penting. Dengan kerjasama yang baik, saya yakin masalah distribusi bansos dan akses kesehatan di Mangasa bisa segera teratasi,” tambahnya.
Warga yang hadir dalam reses ini mengapresiasi karena memiliki kesempatan untuk berdialog langsung dengan wakil mereka di DPRD.
Mereka berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil.
“Kami ingin masalah ini tidak hanya didengar, tetapi juga segera ada tindakan nyata. Khususnya soal raskin dan BPJS, kami butuh kejelasan agar bisa lebih mudah mengakses bantuan dan layanan,” ujar salah satu warga.
Budi Hastuti juga mengimbau warga untuk terus aktif menyuarakan kebutuhan mereka, baik melalui forum resmi seperti musyawarah kelurahan maupun melalui pertemuan-pertemuan dengan anggota DPRD.
Dengan membawa suara rakyat ke meja DPRD, ia berharap dapat mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Harapannya Kolaborasi antara pemerintah kelurahan, warga, dan legislatif mampu menciptakan solusi nyata untuk meningkatkan kualitas hidup warga Mangasa secara keseluruhan,” katanya. (*)
