MAKASSAR, SOLUSINEWS.ID – Sebanyak 24 kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menandatangani dukungan peningkatkan kuantitas dan kualitas elektronfikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
Kegiatan ini berlangsung di acara High Level Meeting : Monitoring Dan Evaluasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulsel, Selasa (8/2/2022), di Hotel Claro Makassar.
Pemerintah meminta kepala daerah beralih ke transaksi nontunai karena lebih mudah dan transparan sehingga dapat meningkatkan PAD.
Mereka hadir menandatangani dukungan tersebut yakni Wali Kota Parepare Taufan Pawe, Bupati Soppeng Kaswadi Razak, Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa,
Bupati Toraja Utara Yohanis Bassang, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, Bupati Selayar Basli Ali, dan Bupati Bantaeng Ilhamsyah Azikin.
Kepala daerah lainnya yang berhalangan hadir dan mengutus wakil atau sekretaris daerah.
Ikut bertandatangan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Causa Iman Karana dan Plt Direktur Utama Bank Sulselbar Yulis Suandi.
Kegiatan ini dibuka Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman secara virtual dari Singapura usai bertemu Menteri Pengembangan Nasional sekaligus Plt Menteri Integrasi Layanan Sosial, Desmond Lee.
Sudirman mengatakan, ETPD diharapkan dapat menjaga perekonomian Sulsel yang sejalan dengan agenda utama presidensi G20 Indonesia.
Sesuai arahan Presiden RI yang mengerucut pada 3 bidang yaitu kesehatan yang inklusif, transformasi digital dan transisi energi.
ia mengatakan TP2DD di Sulsel telah melakukan pencapaian antara lain 92 persen (23 dari 25) pemda di Sulsel sudah memiliki Keputusan Kepala Daerah tentang Peta Jalan dan Rencana Aksi TP2DD.
Berdasarkan hasil pemetaan Indeks ETPD TP2DD pada semester II 2021, 11 Pemda, termasuk Pemprov Sulsel, sudah masuk kategori digital.
Saat ini, lanjutnya, kanal pembayaran non-tunai sudah tersedia secara massif di Sulsel baik di ritel modern maupun di pasar tradisional.
Meeting yang dipandu Wakil Ketua Harian TP2DD Sulsel, Dr. H. Tautoto TR juga dihadiri Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulsel H. Sumardi, M.Si serta OPD pengelola pendapatan asli daerah (PAD) di Sulsel.
Menurut Kepala BI Perakilan Sulsel, Causa Iman, dengan dukungan Bank Sulselbar, saat ini sudah terdapat 8.648 QRIS untuk melayani pembayaran pajak dan retribusi di Sulsel meski yang digunakan baru 12,1 persen.
Ia menambahkan, peran TP2DD dalam meningkatkan PAD sudah terlihat hasilnya. Jika dibandingkan semester I 2021 dan semester I 2022.
Terdapat peningkatan signifikan pada pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal pembayaran nontunai seperti mobile banking, Qris, retail, dan e-commerce.
Untuk pembayaran pajak mengalami peningkatan sebesar 36 persen atau naik dari Rp 25,7 miliar menjadi Rp 34,84 miliar.
Sementara penerimaan retribusi nontunai (semuanya melalui Qris) sebesar Rp 5.393 persen atau meningkat dari Rp 19,94 juta menjadi Rp 1,1 miliar pada periode yang sama.
“Kami akan fokus ke ekosistem ekonomi. Pada tahun ini layanan Qris akan hadir di 30 pasar tradisional di Sulsel,” katanya.
Sementara Plt Pimpinan Bank Sulselbar, Yulis Suandi, mengaku akan membantu pemerintah daerah dengan membuat aplikasi nontunai untuk bertransaksi yang bermuara pada peningkatan PAD.(*)
