6 Insentif Pajak yang Diperpanjang hingga Juni 2021

  • Whatsapp
ilustrasi insentif pajak (source: ilmartino.it)

SOLUSINEWS.ID – Pemerintah memperpanjang sedikitnya enam insentif pajak hingga 20 Juni 2021 sekaitan pandemi covid-19 yang masih melanda.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Bacaan Lainnya

Disadur dari situs hukumonline.com, enam insentif pajak tersebut diberlakukan mulai sejak tanggal 1 Februari 2021.

Enam jenis insentif pajak yang diperpanjang hingga 20 Juni 2021 yaitu :

1. PPh Pasal 21

Berlaku untuk karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu seperti perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) atau perusahaan di kawasan berikat

Karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200 juta.

Karyawan tersebut akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong karena atas kewajiban pajaknya ditanggung oleh pemerintah.

Apabila perusahaan memiliki cabang, maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh pasal 21 cukup disampaikan oleh pusat dan berlaku untuk semua cabang.

2. PPh Pajak UMKM

Berlaku untuk pelaku UMKM dengan insentif PPh final tarif 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung pemerintah.

Wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM.

Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23, tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan.

3. PPh Final Jasa Konstruksi

Berlaku untuk wajib pajak usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

4. PPh Pasal 22 Impor

Berlaku bagi wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 730 bidang usaha tertentu antara lain perusahaan KITE atau perusahaan di kawasan berikat.

5. Angsuran PPh Pasal 25

Berlaku bagi wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 1.018 bidang usaha tertentu antara lain perusahaan KITE atau perusahaan di kawasan berikat yang mendapat pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50 persen.

6. PPN Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah

Berlaku bagi pengusaha yang bergerak di salah satu dari 725 bidang usaha tertentu seperti perusahaan KITE atau perusahaan di kawasan berikat.

Insentif ini dapat diberikan apabila kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) wajib pajak pada SPT Tahunan PPh tahun pajak 2019 atau pembetulan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2019 telah sesuai dengan KLU pada ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagi wajib pajak yang sudah memiliki surat keterangan bebas (SKB) atau menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif untuk tahun pajak 2020, harus mengajukan permohonan SKB atau menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif kembali untuk mendapatkan insentif ini di tahun pajak 2021.

Pengajuan permohonan, penyampaian pemberitahuan, dan laporan realisasi dilakukan secara online melalui www.pajak.go.id. Laporan realisasi disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.(*)

berita ini telah dimuat di situs hukumonline.com dengan link dan judul berikut ini:  https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt601a8839065c0/pemerintah-perpanjang-insentif-6-jenis-pajak-ini?page=all

solusibayar

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *