SINJAI, SOLUSINEWS.ID – Pemkab Sinjai bekerjasama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulsel menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Risiko di aula kantor BPKP Sulsel, Makassar, Kamis (16/3/2023).
Bimtek dibuka Bupati Sinjai, Andi Seto Asap (ASA), dan diikuti para pejabat eselon II serta eselon III lingkup Pemkab Sinjai.
Kegiatan berlangsung dua hari (16 -17 Maret 2023). Pembuka dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, Kepala BPKP Perwakilan Sulsel, Rizal Suhaili, sekaligus menjadi narasumber.
Bupati Sinjai, Andi Seto Asapa (ASA) pada kesempatan itu, menegaskan bimtek ini sangat penting bagi perangkat daerah karena sebagai acuan dalam pengembangan kebijakan perencanaan kegiatan.
Ia mengatakan manajemen risiko harus diterapkan mulai proses perencanaan sebagai pondasi bagi instansi dalam mengembangkan program dan kegiatan yang lebih besar.
“Saya berharap pada tingkat perangkat daerah maupun tingkat kegiatan yang dikoordinir oleh ketua satuan tugas SPIP perangkat daerah wajib hukumnya menyelenggarakan manajemen risiko,” katanya.
Gunanya agar menghasilkan efektivitas pelaporan dan kepatuhan di lingkup Pemkab Sinjai sehingga mendorong kinerja lebih efektif dalam mewujudkan pelayanan berkualitas kepada masyarakat.
Sementara Inspektur Inspektorat Sinjai, Andi Adeha Syamsuri, mengatakan, bimtek ini sebagai tindak lanjut rencana aksi pengendalian penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi level 3 Pemkab Sinjai Tahun 2022.
Tujuannya menyusun, melaksanakan, dan rencana manajemen risiko sehingga mengurangi risiko yang kemungkinan bisa timbul dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Bimtek ini untuk meningkatkan pemahaman dalam penyusunan manajemen risiko, penilaian serta rencana tindak pengendalian risiko, serta menguatkan SPIP kita,” katanya.
Seain itu upaya mendukung tujuan rencana strategis Inspektorat Sinjai dalam meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).(*)
