MAKASSAR, SOLUSINEWS.ID – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menerima kunjungan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H., di ruang rapat pimpinan DPRD Kota Makassar pada Selasa (14/01/2025).
Pertemuan tersebut bertujuan untuk mempererat sinergi kelembagaan antara DPRD dan Pengadilan Negeri Makassar.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir pimpinan Anggota DPRD dan Pimpinan Sekretariat DPRD Kota Makassar. Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan tersebut dan menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga.
“Kami sangat menyambut baik kunjungan ini sebagai wujud komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara DPRD dan Pengadilan Negeri Makassar. Ini penting agar pelayanan kepada masyarakat Kota Makassar dapat lebih optimal,” ujar Supratman.
Ia juga berharap pertemuan tersebut dapat menjadi awal dari kolaborasi yang lebih konkret antara DPRD dan Pengadilan Negeri, terutama dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan penyelesaian masalah hukum di lapangan.
H. Muchlis A. Misbah, Anggota DPRD Kota Makassar, turut menambahkan bahwa pihaknya kerap menghadapi kendala hukum dalam pengambilan kebijakan, sehingga dibutuhkan pendampingan dari pihak pengadilan.
“Dalam menjalankan tugas, terkadang kami dihadapkan pada keraguan dalam mengambil kebijakan tertentu karena pertimbangan hukum. Untuk itu, kami berharap ada komunikasi yang lebih intensif dengan Pengadilan Negeri,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Dr. I Wayan Gede Rumega, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung DPRD Kota Makassar dalam memberikan masukan hukum dan konsultasi yang diperlukan.
“Kami siap menjalin komunikasi lebih erat dengan DPRD Kota Makassar agar setiap kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor hukum,” jelasnya.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan diskusi terkait langkah-langkah strategis untuk memperkuat sinergi kelembagaan.
Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan hubungan antara DPRD Kota Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar semakin solid, sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, berkeadilan, dan berpihak pada masyarakat. (*)
