LUTIM, SOLUSINEWS.ID – Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam menyampaikan rasa bangga dan syukur atas dikukuhkannya Opu Andi Hatta Marakarma sebagai Mincara Malili.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat Luwu Timur, saya mengucapkan selamat. Ini kehormatan besar, dan kami siap bersinergi dengan Mincara Malili ke depan,” ujar Irwan.
Bupati Irwan juga menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat mendukung keberadaan lembaga adat, terutama dalam menjaga dan melestarikan kearifan lokal di Luwu Timur yang memiliki 12 anak suku.
“Kami sudah memprogramkan pembangunan sekolah budaya dan pelestarian situs-situs sejarah. Kami menyadari, akar budaya tanah Luwu banyak bersumber dari Luwu Timur,” tegasnya.
Beliau juga menyebutkan bahwa sosok Opu Hatta bukan hanya sebagai Mincara, tetapi juga sebagai panutan yang pernah tiga periode memimpin Luwu Timur.
“Kami akan terus meminta petuah beliau sebagai orang tua dan juga sebagai pemimpin berpengalaman yang sangat memahami masyarakat Luwu Timur,” pungkas Bupati Irwan.
Sementara itu, uasana khidmat dan penuh makna adat menyelimuti Istana Kedatuan Luwu, Ahad (06/07/2025), saat Drs. H. Andi Hatta Marakarma Opu To Mallarangeng, MP., resmi dikukuhkan sebagai Mincara Malili oleh To PapoataE Datu Luwu XL, H. Andi Maradang Mackulau Opu To Bau.
Pengukuhan ini menjadi momen sakral yang menandai kepercayaan besar yang diberikan Datu Luwu kepada tokoh kharismatik dan putra terbaik Luwu Timur tersebut, untuk menjalankan amanah dan menjaga harmoni sosial serta budaya di wilayah Malili, Luwu Timur.
Prosesi yang berlangsung penuh adat ini turut disaksikan oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, Wakil Bupati Hj. Puspawati Husler, Cenning Luwu, Dewan Adat 12 Kedatuan Luwu, pimpinan dan anggota DPRD Lutim, Pj. Wali Kota Palopo, Firmanzah, DP., Sekda Lutim, H. Bahri Suli beserta pejabat Pemda, Forkopimda, Macoa Bawalipu, serta para tokoh adat, agama, masyarakat, dan undangan lainnya.
Dalam titahnya, Datu Luwu menegaskan bahwa seorang Mincara bukan hanya simbol adat, melainkan penjaga keseimbangan sosial dan keharmonisan masyarakat.
“Menjaga harkat dan martabat tanah Luwu adalah tugas utama. Ini simbol luar biasa yang tidak bisa diberikan kepada sembarang orang,” ujar Datu Luwu tegas.
Ia juga menekankan bahwa kedatuan dan pemerintahan adalah dua unsur yang harus berjalan berdampingan. Pemerintah diminta tidak melanggar prinsip adat, karena sanksi adat dinilainya lebih berat dari sanksi pidana.
“Saya tidak ingin pemerintahan dan tokoh adat saling berargumen soal politik yang justru menyebabkan perpecahan. Kedatuan hadir untuk menjaga jiwa, bukan sekadar tubuh,” tegas Datu Luwu. (*)
