Yang pada intinya memiliki kesepahaman yang sama, bahwa kawasan Indo Pasifik sebagai kawasan ekonomi paling dinamis saat ini dan karenanya juga menjadi kawasan yang secara militer pun turut mengalami ekskalasi dinamis.
Kawasan ini kini menjadi titik baru bagi proyeksi militer banyak negara yang memiliki kepentingan ekonomi di kawasan ini. Keadaan inilah yang mesti dihadapi dan dimitigasi dengan baik oleh pemerintahan Prabowo.
Pembangunan ekonomi Indonesia kini tidak lagi zonder gesekan geopolitik dunia. Bahkan, Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru di kawasan turut pula menarik perhatian bagi kepentingan strategis negara lain. Termasuk pula bagi kepentingan proyeksi militer negara-negara yang bahkan tidak berada di kawasan Indo Pasifik seperti dari negara-negara Eropa.
Pergeseran proyeksi ini, dari sudut pandang penganut teori realisme dalam hubungan internasional, mencerminkan pula pergeseran episentrum konflik.
Dari kacamata teori realisme, pergeseran ini bersifat survival (keberlangsungan hidup). Ketegangan di kawasan ini bersumber dari kepentingan banyak negara untuk bertahan hidup ditengah arus deras perubahan dunia di berbagai sektor.
Terutama survivalitas ekonomi bagi banyak negara-negara itu, yang kini dan dimasa datang, akan sangat banyak bergantung kepada kawasan Indo Pasifik.
Dalam mengantisipasi kesemuanya itu, kita diperhadapkan pada kekuatan militer Indonesia yang masih sangat rawan, baik itu peralatan maupun personel.
Pengaruh penggentarnya belumlah memadai. Dan ini, bukannya tidak disadari. Sejak lama, keadaan kemampuan militer Indonesia yang masih jauh dari pe-ernya dikawasan sudah menjadi pembahasan tersendiri.
Salah satu yang menjadi titik rawan itu adalah Jumlah personel Militer Indonesia.
Untuk negara sebesar Indonesia, jumlah personel militer kita masih jauh dari rasio yang wajar. Terdapat 465.000 personel militer aktif di Indonesia.
Rasio militer aktif dengan jumlah penduduk Indonesia adalah 1: 600. Rasio yang bahkan lebih rendah dari negara tetangga seperti Malaysia yang rasionya 1: 300.
Belum lagi ditambahkan dengan fakta bahwa Indonesia tidak seperti Singapura atau Korea Selatan, tidak memiliki kebijakan wajib militer bagi warganya.
Pemerintah sejak masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Jokowi berusaha mengatasi ini dengan upayanya untuk membentuk komponen cadangan yang kemudian sulit diwujudkan karena banyak ditentang oleh berbagai pihak.
Nampaknya, Pemerintahan Prabowo berkesimpulan bahwa ketimbang berupaya membentuk komponen cadangan yang selain ditentang oleh banyak pihak, juga tidak secara signifikan merubah dan memperkuat postur pertahanan Indonesia.
