MAKASSAR, SOLUSINEWS.ID – Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan (BBPMP Sulsel) menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan, di Hotel Gammara, selama tiga hari, Senin-Rabu (7-9/11/2022).
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyeleraskan kemampuan penyelenggaraan layanan dengan harapan publik atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik. Sebanyak 40 orang peserta hadir dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik ini.
Mereka berasal dari perwakilan mitra pembangunan (Dewan Pendidikan Sulsel), perwakilan media massa, UPT Kemendikbudristek (sekolah penggerak), Dinas Pendidikan Sulsel, Dinas Pendidikan Kota Makassar, organisasi guru seperti PGRI dan IGI.
Kemudian ada juga dari komunitas pendidikan. Tampak pula hadir dari Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPMPV KPTK), Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) dan pegawai BBPMP Sulsel.
Kepala BBPMP Sulsel Imran SKom MT mengatakan kegiatan Forum Konsultasi Publik ini bertujuan untuk mendapatkan masukan/saran dari masyarakat atau publik berkaitan dengan standar pelayanan yang disusun untuk kemudahan dan kelancaran.
“Selain itu, dengan kegiatan ini kami berharap masukan dari peserta uji publik atas pelayanan yang telah ada. Kemudian kami jadikan bahan penyempurnaan standar pelayanan publik yang akan ditetapkan BBPMP Sulsel,” ujar Imran.
Kegiatan Forum Konsultasi Publik ini mengangkat tema Merdeka Melayani, Mudah Efektif, Ramah, Disiplin, Efisien, Kolaboratif, Akuntabel dalam melayani.
Sekarang ini, tugas BBPMP tidak hanya melayani penjaminan mutu untuk pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) saja. Tetap juga bertambah dengan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas).
Kepala Bagian Umum BBPMP Sulsel Dr Muh Anis MSi menambahkan sebagai lembaga pelaksana pelayanan publik, pihaknya harus memiliki standr pelayanan yang digunakan sebagai acuan.
“Untuk itu, standar pelayanan standar pelayanan yang telah drancang oleh BBPMP Sulsel dapat disepakati melalui Forum Konsultasi Publik,” ujarnya.
Lewat Forum Konsultasi Publik ini, pihak BBPMP Sulsel menjelaskan terkait mekanisme, prosedur, waktu pelayanan, dan berbagai hal lain yang disediakan oleh unit kerja.
Dengan forum ini, masyarakat atau stakeholder yang berkepentingan dengan BBPMP Sulsel dapat mengetahui jenis layanan yang diberikan.
Dan jika pelayanan tidak sesuai dengan standar, maka publik dapat memberikan masukan untuk perbaikan layanan tersebut.
Ketua Dewan Pendidikan Sulsel Dr Adi Suryadi Culla yang turut hadir dalam Forum Konsultasi Publik ini menjelaskan jika BBPMP Sulsel sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan, sudah melakukan langkah tepat dengan menjaring suara publik terkait layanannya.
“Apa yang dilakukan BBPMP Sulsel yang dulu bernama LPMP, sudah sangat tepat. Forum ini membahas standar pelayanan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujar dosen FISIP Unhas ini.
Tentang BBPMP Sulsel
